Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nurdin Halid sebut PAN inkonsisten berjuang sama koalisi pemerintah

Nurdin Halid sebut PAN inkonsisten berjuang sama koalisi pemerintah Nurdin Halid. ©golkarsulsel.org

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan PAN tidak konsisten berjuang bersama dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Menurut saya itu sikap tidak bisa kita campuri tapi itu inkonsistensi daripada sebuah perjuangan. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu tidak konsisten karena itu hak masing masing partai," kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Angrek Neli, Jakarta Barat.

Kemudian kata dia, tindakan yang dilakukan PAN merupakan hal yang wajar untuk strategi menghadapi pemilu 2019. Nurdin juga mengatakan tetap menghargai sikap PAN.

Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait sikap PAN. "Karena tiap partai memiliki kepentingan, kepentingan itu diramu dalam strategi untuk 2019," kata Nurdin.

Diketahui sebelumnya, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting pada Sidang Paripurna, Jumat (21/7) dini hari. Aksi 'walk out' PAN itu berbeda dengan koalisi pemerintah yang menyatakan sidang paripurna harus dilanjutkan dan diputuskan memilih opsi presidential threshold 20-25 persen.

PAN lagi-lagi berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun Sekjen PAN Edy Soeparno membantah dalam pengesahan Undang-undang Pemilu, PAN telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita," kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah tersebut, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena PAN sering berbeda sikap dengan pemerintah.

"Saya enggak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja seperti apa," ujarnya.

Edy menyebutkan partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019.

"Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019," ujarnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Tak Semua Menteri PDIP Hadiri Pelantikan AHY, Begini Kata MenPAN Azwar Anas

Tak Semua Menteri PDIP Hadiri Pelantikan AHY, Begini Kata MenPAN Azwar Anas

Azwar Anas enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDIP.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi

Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi

Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kubu AMIN Nilai Jokowi Tinggalkan Warisan Tidak Baik Usai Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres

Kubu AMIN Nilai Jokowi Tinggalkan Warisan Tidak Baik Usai Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres

Hamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya