NasDem terima kritik soal atribut partai di aksi 'Kita Indonesia'

Merdeka.com - Aksi 'Kita Indonesia' di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (4/12) lalu, menyisakan persoalan. Munculnya atribut partai dalam gelaran tersebut menuai kritik di masyarakat. Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2016 Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik.

Partai Golkar dan Partai NasDem disebut sebagai panitia parade membawa isu kebhinekaan atas keragaman menjadi ciri khas Indonesia. Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan pihaknya menerima koreksi dan kritik apabila adanya atribut partai dalam aksi itu melanggar aturan.

"Jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan peraturan termasuk perda dki seperti misalnya ada atribut partai tentu itu perlu dievaluasi dan panitia sudah menyatakan menerima koreksi tersebut jika memang tidak sepenuhnya sejalan dengan perda atau aturan yang setingkat," kata Jhonny saat dihubungi merdeka.com, Selasa (6/12).

Jhonny mengakui kegiatan ini diselenggarakan oleh partai-partai pendukung pemerintah. Sehingga, dia menilai kader-kader partai yang memasang atribut dan simbol partai sebagai identitas akan sulit dihindari.

"Kegiatan tersebut adalah kegiatan dari partai pendukung pemerintah jadi memang dapat dipahami jika anggota partai menggunakan kostum dan membawa simbol partai," jelasnya.

Meski munculnya simbol-simbol partai, kata Jhonny, bendera Indonesia tak lupa dikibarkan dan dibawa oleh massa aksi. Hadirnya dua tokoh nasional yakni Ketum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketum Partai NasDem turut memberikan pesan damai soal kebhinekaan dan kesatuan bangsa.

"Bendera nasional merah putih juga banyak yang dikibarkan di antara massa peserta kegiatan 'kita Indonesia' Acaranya tidak saja sapaan dari tokoh 2 nasional termasuk ketum partai Nasdem dan Golkar tetapi juga ada parade budaya yang beragam dari pelosok Indonesia dan peserta sangat antusias, dan bergembira menari serta menyanyi," klaimnya.

Kendati demikian, Jhonny enggan berkomentar soal pihak yang menginisiasi pemasangan atribut parpol tersebut. Menurutnya, semangat persatuan dalam aksi tersebut lebih besar ketimbang perkara atribut parpol yang muncul.

"Siapapun yang menginisiasi atau dilakukan secara spontan oleh anggota partai bukan menjadi isu utama dan tetap tidak akan pernah sejajar dengan harapan yang jauh lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa," tegas dia.

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sangat menyayangkan maraknya atribut parpol dalam aksi 4 Desember itu. Aksi yang digelar secara bersamaan dengan momentum Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ini dinilai telah melanggar Pergub DKI No 12/2006.

"Dari sisi substansi agenda kemarin bagus dan jumlah massanya tidak tahu berapa. Apa mungkin nyampai 500.000 itu saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagus. Cuma memang ada satu hal yang masih belum selesai," katanya.

Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa HBKB itu hanya difungsikan untuk tiga kegiatan, yakni olahraga, berkaitan dengan lingkungan, seni dan budaya. Dan dalam ayat 2 dijelaskan tidak boleh untuk kegiatan politik, berbau politik di dalamnya termasuk aktivitas propaganda atau SARA.

"Jadi ya sifatnya itu tidak boleh, jadi betul-betul suasana olahraga yang nyaman tertib dan itu sebuah lingkungan yang sehat, bukan kegiatan berbau politik," tegas Sumarsono.

Sumarsono sempat membandingkan aksi 412 dengan aksi 212. Dia menjelaskan bahwa saat pelaksanaan aksi 212 dia juga berkeliling melakukan patroli dan sangat mengapresiasi aksi tersebut karena sama sekali tidak ditemukan adanya atribut parpol. (mdk/ang)