NasDem sarankan Jokowi keluarkan Perppu untuk gantikan UU MD3

Merdeka.com - Sekretasi Jendral Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan ada gentingan bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebab, kata dia, pasal dalam UU MD3 bisa meresahkan masyarakat.

"Ternyata Presiden terkaget-kaget bahwa ada substasi yang kami persoalkan di parlemen di DPR kita itu mengagetkan Presiden dan sama jalan pikirannya. Pertimbangan Presiden ternyata sama dengan pertimbangan kami," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/2).

"Presiden bisa memilih alternatif yang lain apakah dengan Perppu kalaupun dengan Perppu akan ditanya apa ada kegentingan memaksa bisa saja dijustifikasi ada kegentingan memaksa," sambungnya.

Menurutnya ada kegentingan memaksa jika UU MD3 tetap disahkan menjadi Undang-Undang. Khususnya pada pasal 73 dan pasal 122 tentang pemanggilan paksa dan penghinaan terhadap parlemen.

"Saat ini tentu harus didiskuksikan tidak bisa langsung bilang ada tapi kalau ditanya ada potensi kegentingan ada, ya rakyat mau disandera kalau mengkritik DPR itukan menyandera rakyat," ucapnya.

Selain itu, Ketua Fraksi NasDem ini juga memberikan beberapa saran pada Jokowi. Ia ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali membangun komunikasi dengan DPR untuk mencari solusi terhadap beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

"Bahwa memungkinkan membuka komunikasi dengan tingkat DPR untuk mengatasi ini maka belum terlambat juga bahwa kantor Presiden dengan pimpinan DPR mencari jalan mengatasi ini misalnya dengan mengembalikan itu kepada DPR perlu dibicarakan lagi di paripurna DPR memperbaiki Undang-Undang ini. Kan bisa juga," tandasnya.