MPR Soal Dewan Pengawas KPK: Yang Kontrol Rakyat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai UU Nomor 19 tahun 2009 tentang KPK, dewan pengawas periode pertama akan dipilih langsung oleh Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak merinci siapa saja mereka. Dewan pengawas akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK periode 2019-2024.

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengharapkan nantinya Dewan Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dia menyebut memilih dewan pengawas KPK sepenuhnya wewenang Presiden.

"Ya Alhamdulillah, itu kan kewenangan Presiden. Alhamdulillah, nanti dewan pengawas yang ada akan bekerja lebih baik dalam pemberantasan korupsi," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12).

Dia pun meminta agar masyarakat jangan dulu berburuk sangka terkait kehadiran Dewan Pengawas KPK. Apalagi beranggapan bahwa dewan pengawas bakal menjadi alat pemerintah untuk mengontrol KPK.

"Tidak juga begitu. Yang jadi kontrol kan rakyat. Semuanya kan kontrol Presiden juga dikontrol rakyat, DPR juga dikontrol rakyat," ujar dia.

"Kita berpikir positif lah bahwa apa yang menjadi kewenangannya akan dilakukan secara maksimal," kata Jazilul.

Pesan KPK untuk Dewas Pengawas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap dewan pengawas yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang-orang yang memiliki integritas.

"Sederhana, satu kata, integritas saja. Jadi integritas itu kan semuanya pasti ada nilai-nilai di situ, berani, orang-orang jujur, orang yang sederhana, orang-orang yang kerja keras, dan seterusnya," ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Saut khawatir jika dewan pengawas yang dipilih Jokowi tak memiliki integritas, maka kinerja KPK akan semakin memburuk. Menurut Saut, jika dewan pengawas memiliki integritas, maka lembaga antirasuah akan semakin baik.