Menteri PAN-RB Sebut ASN tak Netral dalam Pemilu Tidak Lebih dari 1 Persen

Selasa, 26 Maret 2019 17:28 Reporter : Aksara Bebey
Menteri PAN-RB Sebut ASN tak Netral dalam Pemilu Tidak Lebih dari 1 Persen Menteri PAN RB Syafruddin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. ©2019 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengaku kerap mendapatkan laporan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang terindikasi tidak netral dalam Pemilu 2019. Pihaknya sedang mendata jumlah dugaan pelanggaran yang terjadi.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pimpinan Wilayah Jabar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3).

"Banyak laporan, sedang didata. Menyebar di kementerian dan lembaga, provinsi dan kota. Masing-masing ditangani pimpinannya. Alhamdulillah tidak begitu massif," ujarnya.

Dia memprediksi jumlah ASN diduga melanggar disiplin itu tidak lebih dari satu persen dari total 4,3 juta orang ASN. Meski demikian, pihaknya akan tetap memberi sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar.

Untuk itu, Syafruddin mengimbau ASN tetap bersikap netral jelang Pilpres dan Pileg 2019. ASN disebutnya memiliki hak politik, namun hanya bisa digunakan dalam bilik suara ketika pemungutan suara. ASN harus paham bahwa posisi mereka berbeda dengan kepala daerah yang didapatkan jalur politik praktis.

"Kami selalu imbau ASN ini netral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan roda pemerintahan berjalan baik, tidak terganggu," imbuhnya.

"Ada sanksi kelembagaan, dan bawaslu juga sudah atur, ikuti saja aturan," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku belum mendapat laporan mengenai ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang turut berpolitik jelang Pilpres dan Pileg 2019 di Jabar. Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, ASN dari mulai Sekda sampai tingkat terbawahnya bukanlah makhluk politik.

"Jadi ASN tak boleh lakukan politik praktis, harus netral. Sampaikan suara secara rahasia di bilik suara. Dunia pendidikan dan rumah ibadah dipastikan tidak ada pergerakan ke politik praktis, apalagi masjid tempat suci," katanya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini