Merdeka > News

Menkum HAM: Tunjukan Alat Kontrasepsi ke Anak Dipidana Demi Cegah Seks Bebas

Jumat, 20 September 2019 22:19 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Menkum HAM: Tunjukan Alat Kontrasepsi ke Anak Dipidana Demi Cegah Seks Bebas Tokoh Nasional Datang ke Rumah Duka BJ Habibie. ©2019 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, aturan soal mempertunjukkan alat kontrasepsi kepada anak-anak dalam KUHP demi mencegah seks bebas.

"Ketentuan ini untuk memberikan pelindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas," kata Yasonna di gedung Kemenkum HAM Jakarta, Jumat (20/9) dikutip dari Antara.

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

Dalam pasal 414 draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disebutkan 'Setiap Orang yang secara terang terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I'.

"Ancaman pidananya jauh lebih rendah dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini dan pasal ini tidak menjerat kepada orang yang telah dewasa," tambah Yasonna.

Menurut Yasonna, publik salah mengerti mengenai aturan KUHP ini.

"Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular, kepentingan pendidikan dan untuk ilmu pengetahuan serta tidak dipidana jika yang melakukan hal tersebut adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang," ungkap Yasonna.

Hal tersebut menurut Yasonna juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

"Karena ini adalah hukum pidana mengkodifikasi, ketentuan hukum-hukum pidana kita atur dan ancaman hukum pidananya itu lebih rendah dari KUHP yang ada sekarang maka kita buat dia dalam generik formnya, karena ini adalah KUHP bersifat kodifikasi yang terbuka," tambah Yasonna.

2 dari 2 halaman

Pengesahan RKUHP Ditunda

ditunda rev1

Pada hari ini Presiden Joko Widodo meminta adanya penundaan pengesahan RKUHP karena masih ada sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RKUHP itu dilakukan DPR periode 2019-2024.

Presiden juga meminta Yasonna untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat. Revisi KUHP dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai sejak Presiden mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP pada 5 Juni 2015 namun selalu tertunda.

Sebelumnya RKUHP dijadwalkan akan disahkan pada rapat paripurna DPR 24 September 2019. KUHP yang saat ini diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Rencana revisi KUHP sendiri sudah dimulai sejak satu seminar 1963. Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara namun baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP. [rnd]

Baca juga:
Menkum HAM: Hukuman Pejabat Korupsi Diperberat di RKUHP
Ini 8 Pasal yang Bikin Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP
Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Gerindra Klaim Lebih Dulu Menolak
Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
Menkum HAM: Perempuan Korban Perkosaan Boleh Lakukan Aborsi di RKUHP
Pengurus Cabang PMII Tolak Instruksi Demo Mahasiswa di Gedung KPK
Dalam RKUHP, Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Persetujuan Keluarga Inti

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
Pengurus Cabang PMII Tolak Instruksi Demo Mahasiswa di Gedung KPK
Pengurus Cabang PMII Tolak Instruksi Demo Mahasiswa di Gedung KPK
Menkum HAM: Perempuan Korban Perkosaan Boleh Lakukan Aborsi di RKUHP
Menkum HAM: Perempuan Korban Perkosaan Boleh Lakukan Aborsi di RKUHP
Dalam RKUHP, Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Persetujuan Keluarga Inti
Dalam RKUHP, Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Persetujuan Keluarga Inti
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU KUHP
  3. Revisi KUHP
  4. RKUHP
  5. Yasonna H Laoly
  6. Kemenkumham
  7. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Daftar Terbaru 10 keluarga Terkaya di Asia, Ada dari Indonesia
image

Sosok Ulama yang Melindungi Prajurit Siliwangi Ketika Diburu Anak Buah Kartosoewirjo
image

Kampung Kumuh Dekat Istana: Terhimpit di Gang Sempit, Kemiskinan Turun Temurun
image

Yusuf Tauziri, Pimpinan DI/TII yang Loyal pada RI dan Beda Jalan dengan Kartosoewirjo

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi