Menkum HAM Tegaskan Tak Ada Penyelundupan Hukum di Revisi UU KPK

Kamis, 9 Januari 2020 20:05 Reporter : Merdeka
Menkum HAM Tegaskan Tak Ada Penyelundupan Hukum di Revisi UU KPK Menkumham rapat dengan Baleg DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah tudingan penyelundupan hukum dalam proses revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa proses pembahasan revisi UU berjalan sesuai aturan.

"Enggak. Resmi itu, enggak ada (penyelundupan) itu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1).

Dia memastikan bahwa pemerintah dan DPR siap menjabarkan bukti-bukti yang bisa membantah tudingan tersebut. Yasonna mengatakan, proses pembahasan revisi UU KPK telah berjalan melalui Prolegnas, lalu sempat tertunda, hingga dibahas kembali oleh DPR.

"Kan tahun dua ribu berapa sudah kita jelaskan waktu itu. Ditunda pembahasannya, waktu itu naskah akademik, draf semua sudah ada. (Sempat) ditunda, maka oleh DPR diajukan kembali, ya kita bahas," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Yasonna enggan berdebat terkait tudingan tersebut. Dia memilih menyerahkan masalah ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya sudah, biar saja MK yang memutuskan. Enggak usah kita berdebat di ruang publik soal itu," ucap dia.

Sebelumnya, tiga mantan pimpinan KPK dan sejumlah pegiat antikorupsi menyebut terjadi penyelundupan hukum dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI dan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pemohon, Muhammad Isnur dalam sidang perbaikan permohonan uji formil terhadap Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

"Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK," kata Muhammad Isnur, dikutip dari Antara.

Menurut kuasa hukum pemohon, revisi UU KPK awalnya tidak masuk ke dalam Prolegnas 2019, bahkan tidak pernah disinggung selama evaluasi pada 28 Mei, 4 Juli, 5 Juli dan 1 Agustus. Penyelundupan disebut terjadi saat evaluasi Prolegnas 2019 pada 9 September 2019.

Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com [rnd]

Baca juga:
Anggota DPR Soal KPK Masih OTT: Kekhawatiran Masyarakat Sipil Tak Terbukti
Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RKUHP
Sidang Uji Materi UU Terkait KPK Kembali Digelar
Ketua KPK Ngaku Sudah Diajak MenPAN-RB Bahas Perpres Soal Pegawai KPK jadi PNS
ICW Sebut Tahun 2019 Terburuk dan Berduka untuk KPK
KPK akan Surati Jokowi Untuk Revisi UU Tipikor

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini