Menkum HAM Tegaskan Tak Ada Penyelundupan Hukum di Revisi UU KPK

Kamis, 9 Januari 2020 20:05 Reporter : Merdeka
Menkum HAM Tegaskan Tak Ada Penyelundupan Hukum di Revisi UU KPK Menkumham rapat dengan Baleg DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah tudingan penyelundupan hukum dalam proses revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa proses pembahasan revisi UU berjalan sesuai aturan.

"Enggak. Resmi itu, enggak ada (penyelundupan) itu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1).

Dia memastikan bahwa pemerintah dan DPR siap menjabarkan bukti-bukti yang bisa membantah tudingan tersebut. Yasonna mengatakan, proses pembahasan revisi UU KPK telah berjalan melalui Prolegnas, lalu sempat tertunda, hingga dibahas kembali oleh DPR.

"Kan tahun dua ribu berapa sudah kita jelaskan waktu itu. Ditunda pembahasannya, waktu itu naskah akademik, draf semua sudah ada. (Sempat) ditunda, maka oleh DPR diajukan kembali, ya kita bahas," jelasnya.

Baca Selanjutnya: Yasonna enggan berdebat terkait tudingan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini