Mendagri: Pilihlah Pemimpin yang Mampu Tangani Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar pada 9 Desember 2020. Tito mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 ini bisa menjadi momentum emas dalam gerakan melawan Covid-19.
"Kita ingin mereka bergerak menangani Covid-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, inilah pertarungan. Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting dan ini moment rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itu cuma di satu poin, pada waktu election setelah itu diwakili oleh DPR, hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung," jelas Tito di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
Tito menjelaskan Pilkada Serentak yang mengusung tema 'Gerakan Lawan Covid-19' ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi calon kepala daerah. Sebab, para calon kepala daerah diharuskan mempunyai solusi mengatasi dampak pandemi Covid-19.
"Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan enggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah? Mengendalikan jutaan orang, ratusan ribu orang? Baru kendalikan seribu dua ribu engga bisa," ungkap dia.
Dia menjelaskan, dalam momentum Pilkada 2020 ini juga masyarakat bisa menilai kontestan mana yang dirasa tepat dan mampu menangani pandemi Covid-19.
"Jadi di sini momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat tangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi, pilihlah pemimpin yang mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian saat krisis ini," tegasnya.
Mendagri pun mencontohkan bahwa dalam catatannya di beberapa negara lain pun tetap dilaksanakan pemilu.
"Pertama kan, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai. Kedua, kita lihat praktik-praktik di negara lain, Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Prancis, Polandia, kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan. Kemudian di Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain," ucapnya.
"Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 50 tahun seperti di Inggris," tambahnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat
Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKetum Muhammadiyah Minta Capres-Cawapres dan Pendukung Harus Siap Kalah
Haedar mengatakan menjadi pemimpin negara bukan suatu hal yang ringan karena harus mengurusi sangat banyak hal.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaSejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya