Megawati: Saya nggak bisa nego transaksional

Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap di balik penentuan koalisi antara PDIP , PKB dan NasDem. Dia menceritakan, sebelum memutuskan berkoalisi, pimpinan parpol terlebih dahulu bertemu dengan dirinya.

Termasuk dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh . Dia bertanya soal komitmen koalisi yang intinya ingin membangun kerja sama tanpa syarat apapun saat memerintah nanti.

"Maunya abang ( Surya Paloh ) kayak apa, saya juga enggak bisa panggil Pak Surya Paloh . Kamu maunya apa? saya jelas dan itu perintah kongres partai saya enggak bisa kalau langsung nego transaksional, itu bukan budaya yang ada di partai yang namanya PDIP ," ujar Megawati saat deklarasi PDIP , PKB dan NasDem di Kantor DPP PDIP , Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5).

Setelah berbincang sembari makan bareng, Mega dan Surya Paloh akhirnya sepakat bekerja sama untuk melakukan kerja sama politik di pilpres 9 Juli.

"Untuk apa makan bareng-bareng terus, artinya seiya sekata kan, oke jadi, deal ya," cerita Mega.

Tak hanya Surya Paloh , Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga ingin bertemu dengan Megawati sebelum memutuskan kerja sama di pilpres. Sebelum bertemu Mega, seluruh pimpinan parpol harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan putri bungsu Mega, Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP .

"Mbak Puan bilang, si Imin mau ketemu mama. Insyaf apa ya dia? Ya hayo ketemulah, kamu (Puan) sudah ketemu toh? Udah pokoke ketemu mama dulu, hayo karepmu opo min?" kata Mega.

Menurut dia, setelah bicara tentang visi dan misi serta platform partai, Cak Imin sepakat untuk berkoalisi. Namun demikian, lanjut dia, PKB harus meminta izin dulu kepada seluruh pimpinan parpol dan kiyai NU.

"Monggo, saya tahu adatnya NU. Kalau jadi silakan ke sana dulu apapun yang akan disampaikan nantinya, saya nitip salam. Saya bukan orang yang suka memaksakan saya bukan orang yang karena ada di atas angin mesti begini begitu, karena kita akan berjalan ke depan, seperti yang saya sampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.