Megawati: Orang Baru Minta Satu Kali Amandemen Begitu Saja Ribut Toh Yo

Kamis, 23 Juni 2022 22:58 Reporter : Ahda Bayhaqi
Megawati: Orang Baru Minta Satu Kali Amandemen Begitu Saja Ribut Toh Yo Megawati di Rakernas PDIP. ©2022 dokumentasi PDIP

Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih mendorong agenda amandemen terbatas konstitusi yang menjadi rekomendasi Kongres V. Yaitu memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Megawati meminta amandemen terbatas dilakukan satu kali.

"Orang baru minta satu kali amandemen dan tidak ada sembunyi, MPR harus naik lagi jadi tertinggi," ujar Megawati saat pidato penutupan Rakernas II di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (23/6).

Megawati heran, agenda PDIP itu banyak ditolak. Ia bingung apa penyebab sebenarnya agenda amandemen diributkan.

"Halah begitu saja ribut toh yo. Padahal sebenarnya yang diributkan apa," kata Presiden RI Kelima ini.

Menurut Megawati, memang diperlukan haluan negara untuk menata pembangunan ke masa mendatang. Sebab saat ini tidak ada sistem haluan negara

"Karena realitanya kita ini sekarang gak ada loh sebuah proses panjang yang ditata ke depan begitu," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembatalan melakukan amandemen terbatas UUD 1945, untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang.

Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pada Rabu (6/4), tim perumus menyepakati menghadirkan kembali tidak melalui amandemen konstitusi.

"Kemarin kita sudah bertemu dengan seluruh anggota tim perumus yang melibatkan seluruh fraksi-fraksi dan DPD itu disepakati, bahwa menghadirkan PPHN itu tanpa melakukan amandemen, jadi kita tidak akan melakukan amandemen," ujar Djarot ditemui di sekolah partai PDIP, Minggu (10/4).

Seluruh fraksi di MPR termasuk DPD sepakat tidak akan ada amandemen UUD 1945. Mereka sepakat PPHN akan diatur melalui undang-undang. Apalagi UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang akan berakhir 2025.

"Jadi bentuk hukumnya cukup dengan UU, karena UU tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional itu habis 2025 maka landasannya yang sekarang paling tepat adalah pakai UU," ujar Djarot. [eko]

Baca juga:
Puan Ditugaskan Megawati Jajaki Kerja Sama PDIP dengan Parpol Lain
Megawati Sebut Kekuatan PDIP Terbentuk karena Dibangun dengan Jalan Kerakyatan
Puan Tanya Mega: Sudah Ada yang Tahu Isi Hati Ibu Soal Capres?
Megawati Bicara Punya Hak Prerogatif: Bukan Saya yang Bikin, Tapi Kongres Partai
Megawati: Orang yang Milih Jokowi Ya Saya, Kok Kayaknya Jejak Mau Dihilangkan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini