Megawati: Orang Baru Minta Satu Kali Amandemen Begitu Saja Ribut Toh Yo
Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih mendorong agenda amandemen terbatas konstitusi yang menjadi rekomendasi Kongres V. Yaitu memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Megawati meminta amandemen terbatas dilakukan satu kali.
"Orang baru minta satu kali amandemen dan tidak ada sembunyi, MPR harus naik lagi jadi tertinggi," ujar Megawati saat pidato penutupan Rakernas II di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (23/6).
Megawati heran, agenda PDIP itu banyak ditolak. Ia bingung apa penyebab sebenarnya agenda amandemen diributkan.
"Halah begitu saja ribut toh yo. Padahal sebenarnya yang diributkan apa," kata Presiden RI Kelima ini.
Menurut Megawati, memang diperlukan haluan negara untuk menata pembangunan ke masa mendatang. Sebab saat ini tidak ada sistem haluan negara
"Karena realitanya kita ini sekarang gak ada loh sebuah proses panjang yang ditata ke depan begitu," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembatalan melakukan amandemen terbatas UUD 1945, untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pada Rabu (6/4), tim perumus menyepakati menghadirkan kembali tidak melalui amandemen konstitusi.
"Kemarin kita sudah bertemu dengan seluruh anggota tim perumus yang melibatkan seluruh fraksi-fraksi dan DPD itu disepakati, bahwa menghadirkan PPHN itu tanpa melakukan amandemen, jadi kita tidak akan melakukan amandemen," ujar Djarot ditemui di sekolah partai PDIP, Minggu (10/4).
Seluruh fraksi di MPR termasuk DPD sepakat tidak akan ada amandemen UUD 1945. Mereka sepakat PPHN akan diatur melalui undang-undang. Apalagi UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang akan berakhir 2025.
"Jadi bentuk hukumnya cukup dengan UU, karena UU tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional itu habis 2025 maka landasannya yang sekarang paling tepat adalah pakai UU," ujar Djarot.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sore Ini Lawatan ke-3 Negara, Jokowi Dipastikan Absen HUT PDIP
Agenda lawatan Presiden sudah dirancang beberapa bulan lalu
Baca SelengkapnyaMegawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana
Baca SelengkapnyaMegawati: Memangnya Kalau Sudah Jenderal itu Keren, Pensiun Jadi Rakyat Biasa Lagi
Megawati menyinggung prajurit yang hormat sambil tahan napas saat bertemu jenderal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Kirim Bunga untuk Megawati, Hasto: Kami Belum Cek Satu Persatu
Megawati merayakan bertambah usia yang ke-77 pada hari ini.
Baca SelengkapnyaMegawati: Kekuasaan Itu Enak, Tapi Kalau Saya Sudah Harus Berhenti Ya Berhenti
Menjelang pemilu 2024, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu itu adalah untuk rakyat sendiri.
Baca SelengkapnyaMegawati Sapa Ma'ruf Amin Bersedia Hadir di HUT PDIP: Supaya Bapak Tahu Menteri Ada di Sini karena Mau Diundang
Ma'ruf bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menghadiri HUT PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaUsai Hadiri Dua Agenda di Jakarta, Jokowi Bertolak ke Kalimantan Timur
Kepala Negara bersama rombongan lepas landas sekira pukul 13.00 WIB.
Baca Selengkapnya