Masinton sebut KPK wajib laksanakan seluruh rekomendasi pansus angket

Merdeka.com - Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sah usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan materi yang diajukan pegawai KPK terkait Pasal Hak Angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3). Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menilai putusan itu membuat rekomendasi yang dibuat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPK.

"Dengan adanya putusan MK maka KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Pansus angket KPK yang nantinya akan disampaikan ke sidang paripurna," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2).

Masinton menegaskan, jika KPK tidak melaksanakan rekomendasi Pansus, publik otomatis akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaga antirasuah itu.

Sebab, rekomendasi yang disusun Pansus berorientasi kepada pembenahan lembaga KPK. Pansus membuat rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pelanggaran kinerja KPK dari 4 aspek, diantaranya aspek tata kelola anggaran, kelembagaan, SDM dan kewenangan penegakan hukum.

"Kalau tidak dilaksanakan berarti kan KPK-nya komitmen pemberantasan korupsinya dipertanyakan oleh publik dipertanyakan oleh rakyat," tegasnya.

Konsekuensi lainnya, kata Masinton, kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK juga akan stagnan bila tidak menjalankan rekomendasi Pansus. Tak hanya itu, KPK juga dianggap tidak akan pernah mampu membangun sistem anti korupsi yang kuat dan kokoh.

"Ya cuma begini-begini saja, anggaran besar, hasilnya minim, cuma semangat menangkap orang sebanyak-banyaknya tapi minim dalam mengembalikan kerugian negara sebesar besarnya," ujarnya.

Salah satu rekomendasi yang menjadi sorotan adalah usulan pembentukan dewan pengawas KPK. Namun, rekomendasi soal dewan pengawas KPK akhirnya dibatalkan.

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, rekomendasi tersebut tetap dibatalkan meskipun Pansus telah mendapat legalitas dari MK.

"Itu nanti, kita belum ke sana. Tetapi ada yang harus dibenahi oleh KPK baik itu dari berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam Pansus Angket dari mulai tata kelola barang rampasan, tata kelola SDM-nya, tata kelola anggaran dan juga sistem penegakan hukumnya," ungkapnya.

Untuk ke depan, Pansus mengusulkan pembentukan dewan pengawas yang terintegratif. Dewan pengawas tersebut tidak hanya berlaku bagi KPK, melainkan semua lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Usulan itu muncul setelah Pansus Angket KPK berkonsultasi dengan para pakar dan ahli hukum serta masyarakat sebelum menyusun rekomendasi akhir.

"Itu nanti dilakukan bukan hanya untuk KPK tapi dewas itu diusulkan secara integratif dia, baik terhadap KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," tambah Masinton.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan materi yang diajukan pegawai KPK terkait Pasal Hak Angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3). MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

Putusan dibacakan dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam persidangan.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Arief Hidayat saat membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (8/2).

Tiga perkara tersebut terdaftar dengan nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017. Perkara nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamai diri mereka Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Sementara itu perkara nomor 37 diajukan oleh Horas A.M. Naiborhu selaku Direktur Eksekutif Lira Institute, dan perkara nomor 40 dilakukan oleh sejumlah pegawai KPK.