Masih disurvei, calon wakil Khofifah di Pilgub Jatim diputus 5 November

Merdeka.com - Hingga saat ini, calon pendamping Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur masih menjadi teka-teki. Apakah dari Mataraman, Tapal Kuda, ataukah dari kelompok milenial yang akan dipilih? Semua akan diketahui pada 5 November 2017 nanti.

"Sebetulnya posisinya adalah, dari pertemuan para kiai, kemudian Kiai Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai ketua tim para kiai itu menyampaikan, cawagub-cawagub yang ada sebaiknya disurvei," kata Khofifah usai meninjau ujian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sosial di kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya di Waru, Sidoarjo, Sabtu (28/10).

Khofifah yang masih menjabat Menteri Sosial ini memastikan, bahwa hasil survei itu akan selesai pada 5 November mendatang. "Jadi sekarang, proses sedang berjalan, dalam waktu dekat pasti sesui target yang disepakati. Insya Allah ada presentasi dari tim survei."

Nantinya, masih kata Khofifah, siapa bakal calon wakil yang akan diambil, yaitu satu dari tiga besar hasil survei, dan sesuai kesepakatan partai pengusung.

"Tidak hanya dengan saya, pasti dengan partai-partai pengusung. Partai pengusung harus bersepakat siapa yang kira-kira akan menjadi bagian dari formasi."

Terkait asal Cawagub yang ingin digandeng? "(bisa) Dari mana-mana (Mataraman, Tapal Kuda, kelompok milenial, dll). Tetap semua akan dimusyawarakan, dikomunikasikan dengan seluruh partai pengusung," tandas Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Sejumlah partai yang sudah hampir pasti mengusung Khofifah di antaranya; Partai Demokrat (13 kursi), Partai Golkar (11 kursi), NasDem (4 kursi), PPP (5 kursi) dan Hanura (2 kursi).

Sebelumnya, muncul spekulasi adanya beberapa nama yang akan digandengkan dengan Khofifah di Pilgub Jawa Timur. Santer nama-nama itu, sebut saja Bupati Trenggalek, Emil Elestiyanto Dardak. Kemudian ada nama Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni.

Terbaru, muncul nama mantan Cagub DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga putra Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Bisa saja. Kemungkinan," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, Jumat (27/10).