Mahfud: Kesalahan politik tak bisa jatuhkan presiden

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, tidak mudah untuk menjatuhkan presiden dari jabatannya. Apalagi desakan menjatuhkan presiden hanya pertimbangan politik semata, modal itu tidak kuat.

"Kalau mau menjatuhkan presiden, tidak cukup hanya dengan kesalahan politik, harus ada kesalahan hukum," kata Mahfud dalam diskusi politik "Sistem Ketatanegaraan Presidensial" yang dilaksanakan Korps Alumni HMI di Medan seperti dilansir dari Antara.

Dulu, kata Mahfud, faktor tidak sejalannya kepentingan politik dengan kekuatan tertentu dapat menjatuhkan presiden dari jabatannya. Dia mencontohkan peristiwa yang dialami Soekarno dan Abdurrahman Wahid.

Dua presiden itu diberhentikan setelah mendapatkan persetujuan dari dua per tiga anggota MPR. Namun seiring perjalanan waktu, keinginan politik tidak lagi kuat meski mendapatkan dukungan dua per tiga anggota MPR.

Jika MPR berkeinginan menjatuhkan presiden melalui "impeachment", prosesnya harus disampaikan ke MK untuk melihat kesalahan hukum yang terjadi. "Kalau tidak ada kesalahan hukumnya, MK juga akan menolak (impeachment)," tegas Mahfud.

Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 7 disebutkan, presiden dan wakil presiden hanya dapat dijatuhkan dengan lima hal, yakni terlibat dalam korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, kejahatan besar yang memiliki ancaman hukuman lima tahun penjara, dan melakukan perbuatan tercela.

Karena itu, presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat kuat dan tidak dapat dijatuhkan meski berbeda persepsi dengan MPR, DPR, atau partai politik tertentu.

"Padahal, kalau pun menaikkan harga BBM, presiden juga tidak bisa dijatuhkan," kata Mahfud.