LIPI: Agus dan Anies tak miliki visi lebih baik dari petahana

Merdeka.com - Program dalam visi dan misi yang diutarakan calon gubernur DKI Jakarta dinilai masih tak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini. Bahkan, calon gubernur DKI dinilai tak punya inovasi baru yang mampu memikat hati pemilih di Pilgub DKI 2017.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyayangkan tidak adanya inovasi tersebut. Sehingga dua pasangan calon lainnya tidak lebih baik dari petahana.

"Ini artinya mereka tidak memiliki visi yang lebih baik dari petahana," kata Syamsuddin saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia mecontohkan, beberapa program yang dijabarkan oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono–Sylviana Murni dan Anies Baswedan–Sandiaga Salahuddin Uno saat turun ke warga. Sebab masih banyak yang menyerupai program yang sebenarnya sudah ada dan dijalankan saat pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau mereka memiliki visi yang baik, harusnya bisa memberikan program alternatif di berbagai bidang. Memang tidak mudah jika pasangan calon tak punya kebijakan yang baru," terangnya.

Syamsuddin menjabarkan, saat Anies menjanjikan mobil keliling urusan administrasi bagi warga penyandang disabilitas di Jakarta Utara. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah menyediakan fasilitas serupa yakni AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang bekerjasama dengan PTSP di tiap kelurahan/kecamatan.

Bahkan untuk transportasi publik, saat ini Pemprov DKI juga sudah menyediakan Transjakarta Care yang siap menjemput penumpang ke halte Transjakarta ramah disabilitas terdekat.

Anies juga hanya berjanji menguatkan program pembentukan Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang dibentuk di zaman Ahok – Djarot. Dia berjanji tak akan membubarkan PPSU yang saat ini sebenarnya sudah mendapatkan tunjangan sebesar UMP, biaya asuransi kesehatan, dan tenaga kerja.

Pidato politik Agus yang menghasilkan 10 program unggulan juga dinilai masih belum mengesankan. Beberapa program seperti optimalisasi KJP sedang dilakukan oleh Pemprov. DKI dengan sistem yang mutakhir yakni non tunai.

Program Smart, Creative, and Green City juga sudah diimplementasikan dan terus dikembangkan di zaman Ahok – Djarot melalui Jakarta Smart City dan sistem pelaporan Qlue. Sementara untuk istilah Neighborhood Watch yang memberdayakan kelurahan, RT, dan RW, juga sudah diimplementasikan dalam program tersebut, bahkan untuk tiap penyelesaian laporan para ketua RT/RW mendapatkan tunjangan.

Agus juga menekankan bahwa dirinya akan menghidupkan kembali program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai banyak kritik karena gagal mendorong masyarakat untuk berkembang. Bahkan dalam eksekusinya dulu, antrean pembagian BLT seringkali berjatuhan korban jiwa. Pasangan Agus – Sylvi juga belum mengemukakan besaran BLT yang nantinya mereka alokasikan jika memang terpilih.

Syamsuddin juga menyayangkan para penantang yang mengkritik program-program petahana, tapi tanpa menggunakan data yang akurat dan menyesatkan.

"Kritik mengenai program tentu sehat, tapi harusnya menggunakan data yang baku sehingga akurasi bisa dipertanggungjawabkan," jabarnya.

Hal ini merujuk pada beberapa kali tudingan yang dilancarkan oleh kubu Anies – Sandi yang seringkali mengkritik program dari petahana. Seperti yang paling terkini adalah saat Anies menyayangkan tidak berjalannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menurut Anies jumlahnya lebih besar dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal, nominal KIP hanya 750 ribu setahun, sedangkan KJP memberikan siswa 150 ribu setiap bulannya dengan sistem non tunai.

"Saya pikir biar publik menilai kritik dengan data tidak akurat itu tentu tak mampu merubah persepsi publik. Kalau memanipulasi data, tentu itu namanya membodohi publik," tutup Syamsuddin. (mdk/rnd)