Langgar kode etik, komisioner KPU segera dipecat

Merdeka.com - Dalam peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu bab IV pasal 17 dijelaskan tahapan pemberian sanksi kepada petugas penyelenggara yang terbukti melanggar. Namun, jika jenis pelanggarannya berat, tidak menutup kemungkinan petugas tersebut segera diberhentikan.

"Kalau termasuk berat, maka sangat mungkin bisa sampai diberhentikan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (13/9).

Namun, penetapan suatu pelanggaran ringan atau berat, lanjut Hadar, diserahkan kepada DKPP sebagai satu-satunya lembaga kehormatan Pemilu, melalui suatu mekanisme yang dinamakan persidangan DKPP.

"Jadi tidak bisa dijatuhkan sanksi secara sepihak saja, harus melalui persidangan," lanjut Hadar.

Bahkan, jika dalam persidangan petugas pengawas tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan kasusnya akan ditindaklanjuti sampai kepada aparat penegak hukum, meskipun petugas itu telah diberhentikan dari jabatannya.

"Selanjutnya bisa saja yang bersangkutan yang telah diberhentikan, kena proses penegakan hukum pidana," pungkasnya.

Dalam peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu pasal 17 ayat 1 dan 2 dikatakan penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik dikenakan sanksi, mulai dari teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap.