Merdeka.com - Wasekjen PPP Muktamar Pondok Gede, Ahmad Baidowi menegaskan, islah dengan kubu Djan Faridz seharusnya sudah selesai dengan adanya putusan PK nomor 79. Serta hasil putusan PT.TUN No. 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017 yang memenangkan kepengurusan hasil Muktamar VIII Pondok Gede.

Awiek sapaan akrabnya mengatakan, dengan keputusan itu otomatis kubu Djan Faridz tidak sah menempati markas PPP di Jalan Diponegoro yang diserang puluhan orang beratribut Angkatan Muda Kabah. Awiek menegaskan bahwa kubu Romi justru memiliki hak untuk menempati markas PPP itu. Pihaknya tidak akan menggunakan cara penyerangan untuk mengambil alih kantor tersebut.

"Walaupun secara sah 100 persen kami punya hak memakai aset negara yang dipercayakan kepada kita di Jalan Diponegoro, tapi pada saatnya nanti, kami tegaskan, DPP PPP (Romi) juga akan menempati kantor dengan cara cara persuasif," ujar Awiek di kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).

Awiek sekaligus membantah bahwa PPP kubu Romahurmuziy terlibat dalam penyerangan tersebut. Bahkan pihaknya mengaku tidak tahu menahu dengan yang terjadi di markas PPP. Dia mengaku telah memilih cara elegan untuk merebut markas PPP. Salah satunya dengan mengirimkan surat kepada kubu Djan Faridz agar meninggalkan kantor DPP PPP. Sayangnya, surat tersebut tidak direspon.

"Semua harus tunduk pada hukum, aturan hukum mengenai PPP sudah final, maka Djan Faridz dan kawan-kawan tidak sah lagi menempatkan di Diponegoro, cuma sampai detik ini belum merespon. Tentu kami akan melakukan langkah persuasif lainnya," ujarnya.

Di lokasi sama, Ketua Pelaksana Mukernas PPP Iskandar D Syaikhu menuturkan, persiapan Mukernas tidak akan terganggu dengan adanya penyerangan tadi malam. Dia memastikan segala persiapan Mukernas berjalan lancar.

"Persiapan mukernas II tidak keganggu dengan persoalan kecil semalem, kami tidak tau menahu dan tak ada hubungannya. Persiapan Mukernas alhamdulillah berjalan mulus dan lancar," ucapnya.