Merdeka.com - Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, suasana Rapimnas Partai Golkar di Hotel Sultan Ritz Carlton kemarin mencekam. Mereka menilai, suasana forum dipenuhi intimidasi psikologis yang luar biasa.

"Yang perlu diketahui kita tidak pernah rasakan Rapimnas semencekam itu suasana yang tidak kondusif, intimidasi psikologis yang luar biasa yang buat teman-teman tidak nyaman. Seperti pleno kemarin kawan-kawan saksikan tidak pernah pleno Partai Golkar dijaga pihak keamanan absensi dari depan dalam juga absen lagi," kata Jubir Bamsoet, Andi Sinulingga saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/11).

Rapimnas Janggal

Kubu Bamsoet juga menilai Rapimnas kemarin janggal. Sebab, tidak memuat materi subtansi yang jelas untuk dibawa ke Munas Golkar pada Desember mendatang. Dia melihat Partai Golkar pada Rapimnas hanya berorientasi pada kekuasaan, bukan ide.

"Ada sesuatu yang janggal forum Rapimnas Golkar hanya menetapkan agenda terkait munas. Karena kita mau menuju munas, karena itu materi munas dirumuskan dan kemudian tidak minta persetujuan rapimnas untuk persetujuan materi," tuturnya.

"Terlihat bahwa sama sekali rapimnas tidak memuat subtansi apa yang mau dibawa ke Munas dan ini menurut saya partai Golkar tidak punya gagasan dan ide," ujar Ketua DPP Golkar itu.

Rapimnas Picu Konflik Internal

Sementara, Wasekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin, berujar bahwa situasi Rapimnas semalam bisa menimbulkan potensi konflik internal baru partai. Menurutnya, Rapimnas beringin berjalan prematur.

"Yang seharusnya bahas persiapan munas telah disetting dalam tanda petik seolah-olah sebagai munas yang prematur ini sesuatu yang bahayakan soliditas para anggota," ujarnya.

Menurutnya, pandangan DPD I soal pemilihan ketua umum Golkar harusnya disampaikan di forum Munas. Sehingga, dukungan mayoritas DPD I semalam untuk Airlangga tidak mencerminkan suara prioritas.

"Yang pasti pandangan umum dukung mendukung tadi malam di rapimnas yang seharusnya itu disampaikan di munas tetapi sudah lebih dulu prematur," ujar dia.

"Bagi kami tidak mencerminkan suara prioritas lebih dari 500 pemilik suara dari DPD II jadi suara DPD provinsi dari 34 provinsi belum representasikan kemajemukan apirasi yang ada dalam Golkar," tandasnya.