Giliran Kubu Bamsoet Tantang Airlangga Minta Izin Tertulis Jokowi Maju Ketum Golkar

Merdeka.com - Menjelang pelaksanaan Munas X Partai Golkar, Kubu Bambang Soesatyo mendesak Ketum Airlangga Hartarto meminta izin tertulis dari Presiden Joko Widodo untuk maju jadi caketum Golkar. Ini demi menjaga kepatutan atau fatzun pemerintah sekaligus menjaga kehormatan kepala negara.

"Kami berpandangan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto wajib memperoleh izin tertulis dari Presiden RI untuk maju mencalonkan diri dan atau mendaftarkan pencalonan secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024," kata Jubir kubu Bamsoet Viktus Murin saat jumpa pers, di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (1/11).

Sebagai komparasi, lanjut dia, untuk bertugas keluar kota atau meninggalkan pusat pemerintahan, seorang menteri harus memperoleh izin tertulis dari Presiden. Apalagi untuk hal prinsip yang mengandung konsekuensi pada tugas dan kinerja seorang menteri seperti hendak menjadi pemimpin puncak partai politik.

"Dengan demikian, sepatutnya sebelum mendaftarkan diri secara resmi sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas X Tahun 2019, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto harus menyerahkan atau melampirkan izin tertulis dari Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Rangkap Jabatan

Kubu Bamsoet merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di situ, terdapat larangan untuk menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, yakni pada bunyi Pasal 23, ayat (1) Menteri dilarang merangkap jabatan.

Viktus menyebut, apabila Airlangga tidak mengindahkan ketentuan UU 39/2008 tersebut, maka ia secara sadar melakukan pelanggaran terhadap UU 39/2008 dan Pakta Integritas antara Menteri dengan Presiden.

"Lebih fatal lagi, tindakan pelanggaran oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpotensi menyeret Bapak Presiden untuk ikut melanggar UU 39/2008. Tentu saja kami sungguh sangat berkeberatan apabila terjadi degradasi kehormatan dan kewibawaan Bapak Presiden," ujar Viktus.

Lebih lanjut, menurut Viktus, perekonomian negara saat ini sedang berada dalam kondisi kurang baik. Kubu Bamsoet mengajak Airlangga untuk memperhatikan dan mengupayakan langkah-langkah pemulihan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Selaras dengan itu, tim Bamsoet mengimbau Airlangga Hartarto tidak maju menjadi caketum Partai Golkar periode 2019-2024. Mereka tidak menampik kemampuan Airlangga sebagai seorang teknokrat. Maka, apabila bekerja totalitas di membantu Presiden, akan menghasilkan kinerja dan prestasi yang luar biasa bagi kepentingan rakyat.

"Sebaliknya, apabila tidak berhasil dalam kinerja sebagai Menko Perekonomian akibat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka hal tersebut dapat memperlemah kinerja dan prestasinya sebagai pembantu Presiden, sehingga menodai martabat Partai Golkar di hadapan rakyat Indonesia," ucap Wasekjen DPP Golkar itu.

Hadir dalam jumpa pers itu, Ketua Tim 9 Bamsoet Cyrillus Kerong, Anggota Tim 9 Fransiskus Roi Lewar, Mahadi Nasution Sultan Zulkarnain, Eddy Lanitaman dan Gaudens Wodar.