Kubu Airlangga Sebut Syarat Minimal 30% Dukungan Tak Perlu Dipersoalkan

Sabtu, 30 November 2019 17:47 Reporter : Sania Mashabi
Kubu Airlangga Sebut Syarat Minimal 30% Dukungan Tak Perlu Dipersoalkan Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. Dokumen Partai Golkar

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dari syarat dukungan 30 persen untuk bisa maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar. Sebab, kata dia, itu adalah perintah dari AD/ART.

"Dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara. Ini AD/ART Pasal 12," katanya di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

"Jadi saya kira seharusnya kita tidak mempersoalkan soal dukungan 30 persen tersebut," sambung Ace.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah, dalam AD/ART tidak tercantum bagaimana mekanisme mengambil dukungan dari pemegang hak suara. Karena itu, lanjut Ace, panitia Musyawarah Nasional (Munas) mengusulkan dukungan diambil melalui mekanisme surat dukungan tertulis.

Ace juga menjelaskan alasan pengambilan dukungan melalui surat tertulis dan bukannya dari bilik suara seperti biasa. Hal itu karena, dukungan harusnya diambil keputusannya secara kolektif.

"Jadi untuk membuktikan bahwa keputusan untuk mendukung figur tertentu didalam munas ini harus dibuktikan. Dan keputusannya harus kolektif. Siapa yang memutuskan? Ya DPD kabupaten, kota atau provinsi tentu dengan surat yang ditandai tangani oleh ketua dan sekretaris," ungkapnya.

Kendati demikian, Ace menegaskan pemilihan ketua umum Golkar akan berlangsung demokratis. Pasalnya saat pemilihan ketua akan dilakukan secara voting.

"Nah kalau pemilihan itu melalui bilik suara. Voting gitu," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Agun Gunandjar Khawatir Mekanisme Dukungan 30 Persen Memecah Golkar

Sebelumnya, Politisi Senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa pertanyakan mekanisme menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang wajib mendapatkan dukungan 30 persen dari partai. Menurutnya, mekanisme yang baru terjadi di era kepemimpinan Airlangga Hartarto itu bersifat otoriter dan khawatir bisa menimbulkan perpecahan.

"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," katanya di Kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jum'at (29/11). [fik]

Baca juga:
Pendukung Bamsoet Minta Kubu Airlangga Hentikan Intimidasi Pengurus DPD II
Ridwan Minta Airlangga Dapat Izin Tertulis dari Jokowi Sebelum Maju Caketum
SOKSI Nilai Dukungan Tertulis untuk Caketum Golkar Bentuk Kedewasaan Demokrasi
Sikap Otoriter Airlangga Dinilai Rawan Memecah Golkar
Hadapi Pilkada 2020, Golkar Banten Prioritaskan Kader Internal
PDIP dan NasDem Dinilai akan Diuntungkan Jika Airlangga Jadi Ketum Golkar
Jelang Munas, Golkar Disarankan Gelar Debat Publik Caketum

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini