Kritik Jokowi, Said Didu Ingin Mendirikan Museum Anti Kebohongan
Merdeka.com - Ekonom Muhammad Said Didu kembali menegaskan, dirinya ingin mendirikan 'Museum Anti Kebohongan' untuk mengkritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jokowi dinilainya banyak melakukan kebohongan kepada rakyatnya.
Keinginan ini diungkap mantan Sekretaris kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat menghadiri Workshop bertema: Meluruskan Akal Sehat, Satukan Tekad Indonesia Menang yang digelar di Surabaya.
Sebenarnya, dia menyampaikan, ini bukan kali pertama keinginannya tersebut. Sebelumnya, pada Januari 2019 lalu Said juga menyampaikan niatnya mendirikan Museum Anti Kebohongan tersebut.
"Ya, jadi saya menyatakan, karena simpul kebohongan itu Esemka, jadi saya punya cita-cita mendirikan Museum Anti-kebohongan," kata Said, Senin (8/4).
Selain kebohongan soal Esemka, Said juga mengungkap kebohongan Jokowi yang lain. Seperti kebijakan impor dan utang luar negeri. "Saya kasih contoh begini, banyak sekali hal, saya pikir mulai dari Esemka, itu kebohongan!"
"Dan saya katakan janji-janji yang tidak dilaksanakan, seperti umpamanya: Saya (Jokowi) tidak akan impor, nyatanya impor, saya tidak akan menambah utang, ternyata jor-joran nambah utang, jadi kebohongan-kebohongan seperti itu harus dihentikan," sambungnya tegas.
Nah, masih kata Said, ada yang mengatakan itu tidak bohong. Sedang berusaha. "Sebentar dulu! Kalau janji kampanye dan dilaksanakan tapi belum tercapai, itu namanya sedang berusaha. Tapi kalau tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi berbeda dengan yang dijanjikan, itu bohong," paparnya.
Dia lantas menyontohkan, "Umpamanya dia (Jokowi) menyatakan tidak utang, utang. Tidak impor, impor. Itu kan bohong! Kemudian dia menyatakan, eh, apa namanya, eh, meningkatan pendapatan petani dan lain-lain, itu ternyata enggak dilaksanakan. Jadi ada banyak hal yang seperti itu," ungkapnya.
Said pun berharap kebohongan yang menurutnya tiap hari dimunculkan oleh pemerintah, segera dihentikan. "Saya dengan Rocky Gerung itu selalu berputar untuk menyarankan masyarakat bahwa negara ini harus diselamatkan, dengan akal sehat untuk mengusir kebohongan," tegasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaSomasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya