Kriteria Cawapres KIB, Golkar: Harus Bermanfaat secara Elektoral
Merdeka.com - Partai Golkar menilai, calon presiden dan calo wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus saling melengkapi secara elektoral. Baik untuk capres dan cawapres maupun partai politik pengusung.
Wacana duet kader dan non kader dalam Pilpres 2024 jika terealisasi diharapkan dapat diterima masyarakat luas.
"Sama non partai atau kader partai, cawapresnya harus bisa punya manfaat terhadap pasangan calon. Misalnya manfaat elektoral dan elektabilitas. Namun secara spesifik belum ada kriteria yang dirumuskan secara bersama oleh KIB. Biarlah nanti waktu bergulir," ujar Ketua DPP Golkar Lamhot Sinaga saat dihubungi, Rabu (20/7).
Lamhot mengatakan, sampai saat ini KIB belum membahas capres dan cawapres secara spesifik. Termasuk, jika KIB membuka peluang sosok cawapres berasal dari kalangan profesional atau non partai.
Dia menegaskan, terpenting saat ini adalah semangat KIB untuk mengusung kader internal untuk capres dan cawapres.
"Harapannya kita dari Golkar, capresnya pak Airlangga. Nah cawapresnya dibuatkan kriteria yang bisa mengemban paltform dan visi misi KIB," lanjut Lamhot.
Lamhot mengatakan, ketiga partai pendiri KIB saat ini turun ke masyarakat. Tugasnya, mensosialisasikan koalisi beserta visi misinya.
Dia menegaskan, pemilihan capres dan cawapres masih melihat dinamika politik di masa depan.
"Ini masih sangat dinamis, melihat perkembangan seperti apa? Maka tidak ada masalah (cawapres diluar KIB) tapi, siapakah figur itu sampai saat ini kita belum bahas," tegasnya.
Capres Harus Kader Partai
Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan, syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.
"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.
"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.
Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaPotret Elektabilitas Capres-Cawapres Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat terkahir Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaKapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Gus Imin: Keberhasilan Dijaga, Kegagalan Dirombak
Sebelumnya Kapolri mengatakan kriteria pemimpin selanjutnya harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi
Baca SelengkapnyaSejumlah Syarat dan Larangan untuk Presiden jika Ikut Kampanye: Cuti & Tidak Buat Keputusan Untungkan Capres
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca Selengkapnya