KPU sebut tak ada aturan larang Jokowi temui partai di Istana
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belakangan ini melakukan pertemuan dengan beberapa partai politik. Parpol itu antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo.
Hal itu pun menuai pro dan kontra. Sebab Jokowi dinilai memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pilpres 2019. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki pandangan lain.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tidak perlu mempermasalahkan pertemuan Jokowi dengan PSI dan Perindo. Pasalnya, tidak ada aturan yang melarang terjadinya pertemuan tersebut.
"Gak nanggapin. Enggak ada aturan itu. Siapa mau makan? Siapa bebas aja. Berhak saja siapapun (bertemu)," katanya di KPU RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak membahas soal politik praktis. Dia menekankan partai datang ke Istana ingin bertemu dan menyatakan dukungan ke Jokowi.
"Pertemuan itu adalah lebih pada silaturahmi. Enggak ada hal yang berkaitan dengan pembahasan politik praktis," kata Pramono, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).
Dia menjelaskan, pada pertemuan dengan beberapa partai di Istana adalah pembahasan terkait perkenalan diri. Serta memberikan dukungan ke Jokowi.
"Tetapi Presiden sama sekali tidak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi atau apapun. Dan itu diberlakukan sama dengan semuanya," beber Pram.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaBudi menyebut relawan memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi.
Baca Selengkapnya