Konflik pemilu bisa terjadi karena ketidakbecusan KPU
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, menilai potensi konflik pada Pemilu 2014 bisa terjadi karena ketidakbecusan penyelenggara pemilu. Dia pun meminta agar penyelenggara pemilu khususnya KPU pusat hingga daerah bersikap netral dan profesional.
"Konflik pemilu ada pada penyelenggaraan pemilu bukan pada peserta. Seperti DPT tidak beres, dapil tidak terurus. Konflik ada di penyelenggara bukan hanya KPU pusat, tapi tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat TPS," ujar Farhan dalam diskusi pilar negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11).
Ahmad Farhan yakin jika penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak dengan profesional, proses Pemilu 2014 akan aman dan damai.
"Kalau mereka tidak netral, tidak tegas dan tidak profesional itu akan menimbulkan konflik, kalau semua beres, semua akan aman," tegas dia.
Dia menjelaskan, KPU harus tegas dalam menjalankan aturan saat pemilu berlangsung. Khususnya soal waktu pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Misal jam 7 dibuka (pencoblosan), jam 1 konsisten itu selesai. Kemudian kedua, kertas suara yang tidak terpakai itu penting sekali, jangan sampai kertas suara tidak terpakai disimpan sehingga masih bisa digunakan," imbuhnya.
Karena itu, ia menantang untuk meminimalisir penyalahgunaan, kertas suara yang tidak terpakai langsung dipotong saat waktu penghitungan suara ditutup.
"Di depan khalayak diberitahukan sekian lembar tidak terpakai, potong atau langsung dikasih warna lain sehingga tidak bisa dipakai di tempat gelap," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaRasa kesepian bisa kita alami secara tiba-tiba, penting untuk mengenalinya secara tepat walau kadang kondisi ini tidak disadari.
Baca SelengkapnyaSejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya