Komisi IX Tetapkan RUU Kesehatan akan Disahkan Menjadi UU

Merdeka.com - Komisi IX DPR telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan. Mereka melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU yang menggunakan metode omnibus law tersebut, Senin (19/6).

"Kita perlu mengambil persetujuan bersama, apakah naskah RUU ini disepakati untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna?" tanya Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Kesehatan dijawab setuju, Senin (19/6).

Dengan ditetapkannya RUU Kesehatan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I itu, payung hukum yang bertujuan untuk menghadirkan transformasi layanan kesehatan itu dapat dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Panitia kerja (Panja) Komisi IX menjelaskan, ada 12 poin yang akan diatur dari RUU yang menggunakan metode omnibus law tersebut. Pertama adalah penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemenuhan kesehatan. Kedua, penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah.

"(Tiga) Penguatan pelayanan kesehatan primer yang berfokus ke pasien, serta meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta bagi masyarakat rentan," kata Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena.

Keempat, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat. Selanjutnya, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/sub-spesialis melalui satu sistem pendidikan dengan dua mekanisme.

Enam, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam perbaikan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan. Tujuh, penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu ke hilir.

"(Delapan) Pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan," ujar Melki.

Poin kesembilan, penguatan dan pengintegrasian sistem informasi kesehatan. Ke-10, penguatan kedaruratan kesehatan melalui tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca kejadian luar biasa (KLB) dan wabah.

Ke-11, penguatan pendanaan kesehatan. Terakhir, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarkementerian/lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan.

PDIP setuju

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap setuju terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan untuk dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna DPR RI.

"Berkaitan dengan rancangan Perundang-undangan Kesehatan menyatakan sikap menyutujui RUU Kesehatan untuk melanjutkan pembicaraan tingkat kedua di rapat Paripurna, " ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, dalam Rapat Bersama RUU Kesehatan, Senin (19/6).

Sementara itu, Edy katakan diperlukan kembali harmonisasi terkait undang-undang yg berdampak dalam RUU Kesehatan ini sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat ketika lahirnya undang-undang kesehatan yang baru ini.

"Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan diperlu dilakukan kembali harmonisasi terhadap undang-undang yg berdampak setelah perencanaan RUU ini sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat dari lahirnya Undang-Undang Kesehatan yg baru ini," tutur Edy.

Selain itu, terkait mendapatkan akses kesehatan yang merata dan adil untuk masyarakat, Edy jelaskan diperlukan adanya pengaturan terkait bantuan pendanaan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga dapat mempercepat distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan perlu pengaturan terkiat bantuan pendanaan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mempercepat distribusi tenaga medis dan kesehatan yg merata ke seluruh negeri sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses yang adil dan merata, " sambungnya.

Reporter Magang: Alya Nurfakhira Zahra