Komisi III akan bahas rencana rapat gabungan dengan Komisi I bahas senjata

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa akan membahas usulan rapat gabungan dengan Komisi I yang mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Rapat gabungan itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah isu pembelian senjata api ilegal.

"Ini baru akan kita bahas di komisi III, biasa saja. Kalau ada rapat gabungan harus ada Menhan, Kapolri," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (6/10).

Desmond mengaku belum mengetahui adanya surat soal rapat gabungan dengan Komisi I. Jadwal rapat gabungan juga belum disusun hingga saat ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid berharap TNI dan Polri bisa segera duduk bersama menyelesaikan persoalan senjata api. Jika persoalan itu bisa diselesaikan antara Gatot dan Tito, rapat gabungan tidak diperlukan lagi.

"Kita lihat dulu karena kemarin nunggu HUT TNI. Selepas ini kita akan lihat. Tapi saya berharapnya TNI dan Polri bisa cepat duduk bersama-sama," terangnya.

"Sehingga tak perlu ada lagi rapat. Kalau sudah selesai di tingkat TNI-Polri bisa dibicarakan baik-baik sehingga tak ada lagi kontroversi dan misskomunikasi. Saya rasa itu lebih baik lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyarankan dua cara untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata api ilegal. Pertama, melalui eksekutif dimana Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan.

"Seharusnya pihak yang terkait mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai," kata Fadli.

Kedua, dari sisi DPR menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Pasalnya, kata Fadli, lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Fadli mengusulkan rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

"Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," terangnya.