Komisi II DPR: Tak Ada Larangan Perwira TNI-Polri Aktif jadi PJ Kepala Daerah

Rabu, 25 Mei 2022 06:49 Reporter : Ahda Bayhaqi
Komisi II DPR: Tak Ada Larangan Perwira TNI-Polri Aktif jadi PJ Kepala Daerah Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menuturkan, tidak ada larangan perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Ia menanggapi penunjukan Kepala BIN Sulteng Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Mengutip UU Pilkada, Junimart menjelaskan, penjabat bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Menurut aturan tersebut, perwira TNI-Polri aktif di luar struktur organisasi institusi asalnya boleh ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

"Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Walikota," jelas Junimart dalam keterangannya, Rabu (25/5).

"Yang dilarang itu apabila dia itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.

Politikus PDIP ini meminta masyarakat tidak salah memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Sebab, sebagian orang menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengatur setiap perwira TNI-Polri aktif baru bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus pensiun lebih dulu.

"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Dimana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah gak bisa karena bukan lagi pejabat Pimpinan tinggi madya atau pratama," jelas Junimart.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menjelaskan, pengangkatan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sudah sesuai aturan.

Mahfud menjelaskan meski Brigjen Andi merupakan anggota TNI aktif, tetapi saat ini tengah ditugaskan di luar instansinya. Sehingga tidak menyalahi aturan anggota TNI/Polri aktif tidak bisa menjadi pejabat kepala daerah.

"Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai Penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya," katanya dalam keterangannya, Selasa (24/5).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, anggota TNI dan Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya bisa menjadi penjabat kepala daerah. Yang dilarang hanya anggota TNI dan Polri yang aktif di institusinya. [ray]

Baca juga:
Ini Kata Sekda DKI Soal Namanya Masuk Bursa Pj Gubernur Jakarta
Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati, Mahfud Sebut Tak Langgar Aturan
Jawaban Irjen Fadil soal Calon Penjabat Gubernur DKI: Saya Tidak Berminat, Catat Itu
Paulus Waterpauw: ASN ke Kantor Urus Kepentingan Pribadi, Mending Tak Usah
Wagub Jabar: Banyak ASN Incar Posisi Penjabat Bupati Bekasi, Lakukan Lobi-Lobi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini