Komisi II DPR: Tak Ada Larangan Perwira TNI-Polri Aktif jadi PJ Kepala Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. ©2020 Merdeka.com
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menuturkan, tidak ada larangan perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Ia menanggapi penunjukan Kepala BIN Sulteng Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat.
Mengutip UU Pilkada, Junimart menjelaskan, penjabat bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Menurut aturan tersebut, perwira TNI-Polri aktif di luar struktur organisasi institusi asalnya boleh ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.
"Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Walikota," jelas Junimart dalam keterangannya, Rabu (25/5).
"Yang dilarang itu apabila dia itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.
Politikus PDIP ini meminta masyarakat tidak salah memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Sebab, sebagian orang menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengatur setiap perwira TNI-Polri aktif baru bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus pensiun lebih dulu.
"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Dimana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah gak bisa karena bukan lagi pejabat Pimpinan tinggi madya atau pratama," jelas Junimart.
Sebelumnya hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menjelaskan, pengangkatan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sudah sesuai aturan.
Mahfud menjelaskan meski Brigjen Andi merupakan anggota TNI aktif, tetapi saat ini tengah ditugaskan di luar instansinya. Sehingga tidak menyalahi aturan anggota TNI/Polri aktif tidak bisa menjadi pejabat kepala daerah.
"Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai Penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya," katanya dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud, anggota TNI dan Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya bisa menjadi penjabat kepala daerah. Yang dilarang hanya anggota TNI dan Polri yang aktif di institusinya. [ray]
Baca juga:
Ini Kata Sekda DKI Soal Namanya Masuk Bursa Pj Gubernur Jakarta
Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati, Mahfud Sebut Tak Langgar Aturan
Jawaban Irjen Fadil soal Calon Penjabat Gubernur DKI: Saya Tidak Berminat, Catat Itu
Paulus Waterpauw: ASN ke Kantor Urus Kepentingan Pribadi, Mending Tak Usah
Wagub Jabar: Banyak ASN Incar Posisi Penjabat Bupati Bekasi, Lakukan Lobi-Lobi
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Airlangga: 99 Persen Suara Rakyat Bengkulu Ada di Tangan KIB
Sekitar 26 Menit yang lalu -
Puan Maharani Belum Lihat Tanda-Tanda Dirinya Ditunjuk Jadi Capres PDIP
Sekitar 41 Menit yang lalu -
PDIP Protes Anies Baswedan Undang Tukang Bakso ke Balai Kota Jakarta
Sekitar 48 Menit yang lalu -
Gelar Festival Bakar Ikan, Puan Sebut PDIP Hatinya Tetap Bersama Wong Cilik
Sekitar 1 Jam yang lalu -
PDIP Tegur Masinton Pasaribu Gara-Gara Bicara soal PKS dan Demokrat
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Fahri Hamzah Khawatir Terjadi Dualisme Kepemimpinan Usai Pilpres 2024
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Belum Bertemu Ketum Parpol Lain, Puan: Bukan Berarti PDIP Tak Mau Kerja Sama
Sekitar 3 Jam yang lalu -
PDIP Tanya Ganjar Usai Bertemu dengan AHY di Masjid: Itu Kebetulan
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Cak Imin Ungkap Alasan 'Ribut' dengan Yenny Wahid
Sekitar 3 Jam yang lalu -
KIB Siap Melawan Poros Gerindra dan NasDem di Pemilu 2024
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Cak Imin: Koalisi PKB-Gerindra Minimal Tambah 5-6 Partai Lagi
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Ribuan Perempuan NU Jakarta Deklarasi Dukung Cak Imin Capres 2024
Sekitar 7 Jam yang lalu -
Momen Penting Puan Maharani dan Ganjar Pranowo saat Rakernas II PDIP
Sekitar 9 Jam yang lalu -
Ternyata Ada JK saat Ganjar dan AHY Bertemu di Masjid
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sosok John Wempi Wetipo, Kader PDIP Miliki Rp65 M Dipuji Megawati Karena Disiplin
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 3 Hari yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 5 Hari yang lalu -
Sekitar 1 Minggu yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Kedekatan Jokowi dan Luhut, Hingga Merasa Selalu Dilindungi
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Elite Parpol Ramai Lobi-Lobi buat Pencapresan, PSI Kutip Jokowi 'Ojo Kesusu'
Sekitar 18 Jam yang lalu -
VIDEO: Pasukan Elite TNI di Paspampres Kawal Jokowi ke Ukraina dan Rusia
Sekitar 22 Jam yang lalu -
Danpaspampres Jamin Keamanan Jokowi di Ukraina: Ada Kopasus, Denjaka dan Paskhas
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Subvarian Baru Virus Corona Kebal Antibodi yang Dipicu Vaksinasi & Infeksi Omicron
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Terdeteksi di 143 Pasien
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Update Covid-19 Nasional Hari Ini per 24 Juni 2022: Kasus Positif Tambah 2.069 Orang
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 3 Minggu yang lalu -
Jokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 1 Bulan yang lalu -
Nike Umumkan akan Angkat Kaki dari Rusia
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Gibran Mengaku Tidak Khawatir Jokowi ke Rusia dan Ukraina
Sekitar 1 Hari yang lalu
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami