Ketum PAN Tak Pernah Tunggu Pengumuman Reshuffle
Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak pernah menunggu perombakan kabinet untuk memberikan kursi menteri bagi PAN. Zulkifli menganggap, bila diberi kursi menteri hal itu sebagai sebuah amanah.
"Kita nggak pernah nunggu, nggak anu, biasa saja, terus berjalan. Karena menteri itu kan amanah saja. Salah satu tugas perjuangan," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).
Zulkifli mengaku tidak pernah bicara dengan Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet. PAN hanya bersiap memberikan kader terbaik jika memang diminta Jokowi.
"Soal reshuffle itu hak prerogatifnya presiden gitu. Kita tidak pernah bicara itu. Kalau kader ditugaskan kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara pasti kader terbaik akan diberikan," ujar Zulkifli.
"Dan sepenuhnya itu haknya bapak presiden. Jadi saya ini mantan ketua MPR mengerti betul paham betul kalau soal reshuffle itu, jadi itu jawaban saya," katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini pun enggan menjawab soal kabar ditawari menjadi calon menteri. "Sekali lagi itu urusan beliau," ujar Zulkifli.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak membuat isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya terkait jatah menteri kepada presiden terpilih capres Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaPAN meluruskan video Ketum PAN Zulkifli Hasan terkait candaan salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaZulhas menyerahkan urusan jatah menteri di kabinet ke Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca Selengkapnya