Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, penambahan partai dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Hal ini, ia katakan untuk merespons isu penambahan partai di KIK dari koalisi Prabowo-Sandi.

"Ya itu tergantung hak prerogatif, bukan kita (koalisi), tapi presiden," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

OSO menjelaskan, partainya juga belum bisa memastikan akan menerima penambahan partai koalisi. Kata dia, semua itu harus dibicarakan ke internal partai terlebih dahulu.

"Saya masih belum bicara soal Hanura. Hanura ini suatu organisasi yang saya pimpin tapi dalam memberikan keterangan kepada masyarakat harus kompromi dengan organisasi itu sendiri," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua MPR ini, penambahan koalisi harus dibicarakan secara matang. Termasuk tujuan dari penambahan partai koalisi.

"Untuk melebarkan koalisi itu harus dijelaskan kepada koalisi apa maksud dan tujuan. Kira sendiri belum tahu," ucapnya.

Diketahui, beberapa partai koalisi Jokowi memang tidak sepakat ingin menambah partai di KIK. Partai yang tidak ingin ada penambahan diantaranya adalah PKB, NasDem dan PDIP.