Ketua MPR harap Pilkada serentak tak mengorbankan suku dan ras

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadikan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah yang berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang sebagai arena untuk bertarung sehat. Menurutnya, perbedaan dalam menentukan pilihan jangan dijadikan alasan untuk menebar kebencian di antara sesama.

"Pilkada ini kan berebut untuk memajukan negeri. Kita ini bersaudara, keluarga besar, persatuan, yang penting," kata dia kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/2).

"Jangan Pilkada ini mengorbankan semuanya, pakai ras, suku, kebencian," sambungnya.

Zulkifli menambahkan, permusuhan yang disebabkan karena perbedaan pilihan maupun pemikiran bukan merupakan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan rasa persatuan dan kesatuan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap agar pilkada serentak di 101 daerah nanti bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai.

"Tentu tak sesuai dengan niai-nilai ke-Indonesian kita. Kita ini bersaudara, lawan kita tuh negara lain yang ingin mengalahkan kita. Kita ini keluarga besar. Oleh karena itu biar pilihan Pileg, Bupati, Gubernur beda, tapi persatuan yang utama," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan indeks kerawanan dalam Pilkada serentak 2017. Ini dilakukan untuk memetakan, mengukur, meramalkan dan melakukan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah rawan dalam proses Pilkada.

"Sebagai sumber data rujukan dalam langkah antisipasi berbagai hal penghambat pemilu," ujar Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (30/1).

Berdasarkan data Bawaslu, tujuh provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2017, memiliki peringkat indeks kerawanan pemilu tertinggi. Tujuh provinsi itu adalah Papua Barat,Aceh, Banten, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, serta Gorontalo.

Peringkat kerawanan dihitung dari persentase perbandingan antara banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing provinsi yang dinilai memiliki potensi kerawanan, dengan total TPS di provinsi tersebut. Dimensi kerawanan yang disoroti yaitu dari aspek data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang dan prosedur.

Bawaslu mencontohkan Papua Barat menduduki peringkat pertama indeks kerawanan pemilu dilihat dari dimensi politik uang. Dari total 2.857 TPS di Papua Barat, sebanyak 2.048 diantaranya rawan terjadi politik uang.

Kerawanan politik uang di Papua Barat dapat berupa pemberian langsung kepada pemilih, atau suap kepada penyelenggara negara karena di wilayah tersebut memiliki tipologi pedesaan dan tertinggal.