Ketua DPR Sebut PDIP Hanya akan PAW Yasonna Laoly dan Juliari Batubara

Sabtu, 11 Januari 2020 13:20 Reporter : Merdeka
Ketua DPR Sebut PDIP Hanya akan PAW Yasonna Laoly dan Juliari Batubara . ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sidang paripurna pertama 13 Januari nanti ada beberapa partai, termasuk PDIP akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI.

Dia memastikan PAW tersebut kepada anggota yang sudah dilantik menjadi DPR RI yang diminta bertugas di tempat lain. Seperti menjadi menteri.

"Harus saya sampaikan bahwa, untuk Ketua atau Pimpinan DPR, surat-surat terkait PAW adalah surat yang terkait Pergantian Antar Waktu atas orang yang sudah dilantik, namun memiliki penugasan lain dari partainya. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam surat masuk, terkait hal tersebut, itu bukan wewenang pimpinan DPR. Melainkan itu masuk ranah parpol," kata Puan di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1).

Puan mengungkapkan, dari PDIP ada nama Yasonna Laoly dan Juliari Batubara yang akan di PAW. Keduanya memang ditugaskan partai untuk duduk di kabinet.

1 dari 1 halaman

Dia menambahkan, PAW juga akan dilakukan Golkar serta NasDem. Kemungkinan adalah pengganti Zainuddin Amali yang kini duduk sebagai Menpora dan Johnny G. Plate yang menjadi Menkominfo.

"Iya betul (Yasonna dan Juliari). Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet. Juga ada di partai Golkar, ada dari partai yang lain. Kemudian ada juga NasDem. Untuk nama lain tidak ada surat yang masuk," ungkap Puan.

Dia memastikan PAW tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita menghargai dan menghormati proses hukum dan, kemudian hukum yang sudah berlaku. Namun, saya juga harus sampaikan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, partai itu memiliki hak untuk kemudian melakukan pergantian antar waktu," tegas Puan.

Saat ditanyakan apakah ada niatan partai untuk menggantikan Riezky Aprilia dengan Harun Masiku, dia menuturkan partainya selalu melakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan itu bisa ditanyakan ke pimpinan partai atau Sekjen.

"Itu ditanyakan ke pimpinan partai atau Sekjen. Yang kita lakukan dari PDIP adalah sesuai peraturan, bahwa PDIP memiliki hak untuk melakukan pergantian antar waktu seusai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [fik]

Baca juga:
KPK Disebut Tak Berwenang Tangani Kasus Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Pidanakan Partai Dalam Kasus Suap Komisioner KPU
Hari Kedua Rakernas I PDIP, Puan Maharani Jajal Pameran Rempah
KPK Diminta Panggil Sekjen PDIP Hasto Terkait Suap Komisioner KPU
Mengenal Harun Masiku Penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini