Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR Sebut PDIP Hanya akan PAW Yasonna Laoly dan Juliari Batubara

Ketua DPR Sebut PDIP Hanya akan PAW Yasonna Laoly dan Juliari Batubara . ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sidang paripurna pertama 13 Januari nanti ada beberapa partai, termasuk PDIP akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI.

Dia memastikan PAW tersebut kepada anggota yang sudah dilantik menjadi DPR RI yang diminta bertugas di tempat lain. Seperti menjadi menteri.

"Harus saya sampaikan bahwa, untuk Ketua atau Pimpinan DPR, surat-surat terkait PAW adalah surat yang terkait Pergantian Antar Waktu atas orang yang sudah dilantik, namun memiliki penugasan lain dari partainya. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam surat masuk, terkait hal tersebut, itu bukan wewenang pimpinan DPR. Melainkan itu masuk ranah parpol," kata Puan di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1).

Puan mengungkapkan, dari PDIP ada nama Yasonna Laoly dan Juliari Batubara yang akan di PAW. Keduanya memang ditugaskan partai untuk duduk di kabinet.

Dia menambahkan, PAW juga akan dilakukan Golkar serta NasDem. Kemungkinan adalah pengganti Zainuddin Amali yang kini duduk sebagai Menpora dan Johnny G. Plate yang menjadi Menkominfo.

"Iya betul (Yasonna dan Juliari). Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet. Juga ada di partai Golkar, ada dari partai yang lain. Kemudian ada juga NasDem. Untuk nama lain tidak ada surat yang masuk," ungkap Puan.

Dia memastikan PAW tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita menghargai dan menghormati proses hukum dan, kemudian hukum yang sudah berlaku. Namun, saya juga harus sampaikan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, partai itu memiliki hak untuk kemudian melakukan pergantian antar waktu," tegas Puan.

Saat ditanyakan apakah ada niatan partai untuk menggantikan Riezky Aprilia dengan Harun Masiku, dia menuturkan partainya selalu melakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan itu bisa ditanyakan ke pimpinan partai atau Sekjen.

"Itu ditanyakan ke pimpinan partai atau Sekjen. Yang kita lakukan dari PDIP adalah sesuai peraturan, bahwa PDIP memiliki hak untuk melakukan pergantian antar waktu seusai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya