Ketua Banggar Minta Proyek Gorden Dibatalkan: Semua Anggota DPR Malu

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Said Abdullah minta DPR RI membatalkan anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar. Menurut Said, pembatalan proyek itu perlu dilakukan karena telah memicu kemunculan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu. Atas nama pimpinan Banggar DPR, saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya dilansir Antara, Kamis (12/5).

Said mengatakan, pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan tidak memenuhi manfaat. Bahkan banyak anggota dewan yang tidak tahu prosesnya.

"Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi di penganggaran barang kali saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT," ujar Said.

Sementara itu, dari prosesnya, pengadaan gorden memang memenuhi transparansi. Tetapi yang jadi persoalan bukan lagi kepada proses tetapi manfaatnya yang bahkan tidak dibutuhkan anggota DPR.

"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR 43,5 miliar. Dari sisi proses transparansi semua terpenuhi, namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan anggaran pengadaan gorden tersebut dimenangi penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dia mengatakan gorden, vitrase, dan blind yang ada di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami saat ini merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010. Dengan demikian, banyak gorden yang mengalami kerusakan.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020, sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA yang kondisinya sudah tidak layak," ujarnya.

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

"Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata. Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332,84," jelasnya.

Saat itu, kata Indra, peserta yang mendaftar untuk mengikuti tender sebanyak 49 perusahaan. "Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Tiga perusahaan itu adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33 persen. Lalu, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42.149.350.236,00 atau di bawah HPS 7,91 persen, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78 persen.

Selanjutnya, Indra mengatakan setelah melalui berbagai tahapan, seperti klarifikasi administrasi, teknis, dan harga, PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan sebagai pemenang tender proyek gorden.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran, dinyatakan bahwa penyedia PT Bertiga Mitra Solusi lulus. Lalu, pada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," kata Indra.