Kepala daerah sering ribut dengan wakil karena sistem paket di UU Pilkada

Merdeka.com - Penelitian Senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan, pihaknya telah memberikan saran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas konflik yang sering muncul antara kepada daerah dan wakilnya. Menurutnya Undang-undang Pilkada perlu direvisi dan calon wakil kepala daerah tak harus dipaketkan dengan calon kepala daerah.

"Memang sempat kami usulkan melalui Kemendagri, untuk revisi undang-undang Pilkada, kita mengusulkan agar tidak dipaketkan," ujar di acara diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).

Kesalahan itu, katanya, karena partai politik memasang kepala daerah dan wakilnya secara tiba-tiba.

"Menurut saya itu peringatan bagi undang-undang bahwa ada yang salah ini yang kita lakukan. Yaitu sekonyong-konyong memaketkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ternyata juga berbuntut panjang," ujarnya.

Dalam usulan itu, lanjutnya, Undang-undang hanya mewajibkan kepala daerah yang dipilih langsung dalam pilkada. Sehingga, jangan dipaketkan dan menjauhkan dari konflik.

"Itu ternyata ada payung hukumnya yaitu pasal 18 poin empat, hanya gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis, kalau kita terjemahkan demokratis itu pilkada langsung, berarti tidak ada sama sekali amanah untuk mendorong-dorong wakil kepala daerah untuk dipasang, dipaketkan dalam pilkada, kita sudah melanggar menurut saya," pungkasnya.

Kasus kepala daerah pecah kongsi kerap terjadi di beberapa wilayah. Teranyar, Wakil Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Asrar Abdul Samad, melampiaskan kemarahannya di tengah jalannya upacara pelantikan pejabat Eselon III. Saat itu pelantikan dipimpin bupati Aptripel Tumimomor di Kolonodale, Jumat (9/2) sekitar pukul 14.00 Wita.

Dilansir Antara, saat protokoler membacakan Surat Keputusan (SK) Bupati, Wabub Asrar Abdul Samad yang duduk berdampingan dengan Bupati Aptripel Tumimomor tiba-tiba berdiri dan turun dari panggung.

Dia kemudian bergegas menuju protokoler yang sedang membacakan SK tersebut. Lantas dia merampas naskah SK dan merobek-robeknya di depan hadirin. Dia berteriak-teriak 'hentikan pelantikan ini,' jangan dilantik, jangan dilantik."

Menurut penuturan Rudi, wartawan yang meliput pelantikan tersebut, para petugas keamanan dari kepolisian, TNI dan Satpol Pamong Praja langsung berupaya meredam kemarahan Asrar dan menggiringnya ke ruang kerjanya.

Di dalam ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati, kata Rudi, Asrar melemparkan foto bupati lewat jendela dan jatuh di jalan aspal depan kantor bupati dan pecah.

Belum puas melampiaskan emosinya, Asrar kembali lagi ke depan ruang pelantikan pejabat dan berteriak-teriak 'segera hentikan pelantikan'.