Merdeka.com - Kedekatan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan berbagai penafsiran. Berbagai pihak menilai kedekatan tersebut isyarat untuk menduetkan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo.

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menilai gestur Jokowi mudah ditebak. Kedekatannya dengan Prabowo dapat diartikan sebagai kenyamannya bersama mantan Pangkostrad itu.

"Kita bisa lihat, contoh Anies Baswedan kan dia tidak pernah. Katakanlah misalnya Ridwan Kamil, dengan Ganjar, kan enggak juga. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa itu akan berisiko secara politik dan dalam konteks dia sebagai presiden," kata Muradi, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/3).

Menurutnya, kedekatan Prabowo dengan Jokowi memperlihatkan kenyamanan antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Apalagi petinggi kedua parpol saling lempar pujian.

"Kalau beliau terkesan menjodoh-jodohkan, saya kok melihatnya karena ada kenyamanan yang sama antara PDI Perjuangan partai Pak Jokowi dengan Partai Gerindra yang di mana ada Pak Prabowo di dalamnya," ujarnya.

"Karena di atasnya sudah hampir selesai, sudah tidak ada masalah, maka kemudian kalau kita melihat koalisi antara PKB dengan Gerindra semacam koalisi yang sifatnya belum strategis, karena posisinya sama sekali koalisi enggak ngomongin capres cawapres, kan ini yang saya kira perlu dilihat," sambung Muradi.

Lebih lanjut, dia tak melihat ada konteks Jokowi akan meninggalkan Ganjar Pranowo. Sebab, sudah terlihat bahwa Jokowi berada di belakang Ganjar.

"Jadi kalau pun pada akhirnya, misalnya, konteks politiknya misalnya lebih dijodohkan dibandingkan meninggalkan, saya kira Pak Ganjar backbone-nya sudah jelas, backbone Pak Ganjar PDIP, kalau Pak Prabowo Gerindra," jelasnya.

Perihal siapa yang akan menjadi capres, menurutnya harus dilihat dari hasil Pemilu 2019. PDI Perjuangan mendapatkan perolehan suara tertinggi, sehingga sudah selayaknya Partai Gerindra mengalah dan memberikan kursi capres ke PDI Perjuangan.

Namun, pembagian kekuasaan bisa dibicarakan secara teknis antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra jika menang pada Pemilu 2024.

"Maka posisinya adalah sama-sama akan berbagi kekuasaan. Ini saya kira melihatnya begitu kentara tidak dalam posisi saling berhadapan tapi kemudian saling beriringan. Tinggal bagaimana komunikasi politik antara PDIP dengan Gerindra secara organisasi," ucap Muradi.

Menurutnya, Jokowi tidak berkewenangan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. "Pak Jokowi enggak bisa juga. Beliau hanya ingin menyarankan, tapi kan kemudian keputusan ada di Ibu (Megawati Soekarnoputri) keputusan Gerindra ada di Prabowo," tuturnya.

"Tinggal kemudian posisi itu (Jokowi) saya kira jadi mak comblangnya kalau bahasa saya, mak comblangnya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar," imbuhnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com