Kata Prabowo Anggaran Bocor, Surya Paloh Pertanyakan Faktanya

Jumat, 8 Februari 2019 17:56 Reporter : Merdeka
Kata Prabowo Anggaran Bocor, Surya Paloh Pertanyakan Faktanya Surya Paloh berziarah ke makam Bung Karno. ©Liputan6.com/Ratu

Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebutkan adanya kebocoran di anggaran negara sebesar 25 persen. Namun, pernyataan tersebut dipandang miring oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh mengatakan, hal tersebut sebaiknya diakui bila memang terbukti benar. Namun, bila terbukti tidak benar, hal itu tidak perlu dipercaya.

"Kalau memang itu faktanya ada, kita terima dan akui. Segera minta maaf kepada rakyat. Tapi kalau enggak ada, kasih tahu. Bohong itu. Ngapain rakyat percaya pada kebohongan, itu aja," kata Paloh di Crown Victoria Hotel, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (8/2).

Menurutnya, Jokowi tidak boleh hanya tinggal diam dan dipojokkan oleh kubu lawan. Jika hal tersebut terbukti tidak benar, maka perlu diklarifikasi agar rakyat tidak tenggelam dalam kebohongan.

Karena itu, ia pun menganggap gaya Jokowi yang lebih ofensif akhir-akhir ini sebagai suatu hal yang lumrah.

"Ya wajar-wajar saja, mungkin Pak Jokowi sudah bosen dengan style yang lama, ini style yang baru kan. Apa salahnya. Ya ada variasi-variasi, biar enggak monoton," kata Paloh lagi.

Tetap Sabar

Paloh menambahkan, Jokowi sebaiknya sabar menghadapi tuduhan ini. Menurutnya, hal ini tidak perlu ditanggapi dengan terburu-buru.

"Seperti yang saya katakan tadi, bagaimanapun juga yang penting kita harus sabar juga, karena tidak selamanya reaksi harus dicounter dengan reaksi," ujar Paloh.

Ia pun menganggap, Indonesia butuh pendidikan khusus terkait politik. Sebab, banyak hal rasional yang terkadang dibuat menjadi irrasional, dan sebaliknya.

"Nah di situlah gunanya hadir para pemimpin yang memberikan keteladanan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menilai, tudingan tersebut harus disertai dengan bukti yang kuat. Bila tidak, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hoaks yang menyesatkan masyarakat.

"Apabila itu hanya retorika-retorika politik saja, apabila itu hanya disampaikan secara lisan saja tanpa didukung dengan data yang valid dan akurat, itu adalah bagian dari fitnah, kebohongan publik, dan hoaks, dan itu tidak layak untuk demokrasi Indonesia," jelas Johnny di Crown Victoria Hotel, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (8/2).

Johnny menegaskan, tudingan tersebut sebenarnya juga bertolak belakang dengan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi selalu memastikan efisiensi prioritas anggaran sebagai hal utama dalam kebijakan pembangunannya.

Bila memang terjadi kekeliruan, data yang akurat dan lengkap sebaiknya disertakan dan dilaporkan kepada institusi hukum.

"Apakah itu KPK, Kepolisian, Bareskrim, atau ke Kejaksaan Agung, bahkan infrastruktur lainnya, bahkan di dalamnya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), silakan dilaporkan dan tindakan hukum boleh dilaksanakan sesegera mungkin," ujar Johnny.

Tanggung Jawab Politik

Johnny menegaskan, Prabowo harus bertanggungjawab atas tudingannya. Hal ini dianggapnya merupakan sebuah tanggung jawab moral politik.

Menurutnya, tudingan seperti ini tidak boleh disampaikan hanya demi kepentingan elektoral. Apalagi untuk menjatuhkan lawan.

"Kalau datang dari tokoh politik apalagi dari pasangan calon, maka itu tanggung jawab moral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk meneruskan data-data yang valid itu ke aparatur-aparatur hukum," tandasnya.

Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini