Kasus Perusakan Atribut Partai, Demokrat Klaim Kantongi Bukti Keterlibatan Pejabat
Merdeka.com - Partai Demokrat menghimpun informasi terkait peristiwa perusakan atribut partai yang dipasang di Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyebut ada informasi percakapan beberapa pejabat yang dikantongi pihaknya.
Menurut Hinca, percakapan itu diduga berkaitan dengan peristiwa perusakan tersebut. "Partai Demokrat mendapatkan informasi dan kesaksian dari berbagai sumber menyangkut pihak mana yang melakukan perusakan atribut Demokrat secara masif," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12) malam.
"Informasi yang diyakini kebenarannya berupa percakapan "pejabat A" dengan "pejabat B". Informasi lain dari "pejabat C'' yang terima permintaan dari "institusi X"," lanjutnya.
Pihaknya juga menghimpun informasi dari pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan tersebut. Pelaku berinisial HS ini tertangkap tangan oleh tim Rajawali Partai Demokrat saat melakukan penyisiran di Pekanbaru.
Selain itu, Partai Demokrat juga mengantongi sejumlah informasi dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Ketua DPD Partai Demokrat Kota Pekanbaru.
"Dari semua informasi dan kesaksian tersebut dapat diyakini bahwa ada pihak yang menjadi mastermind dan inisiator. Bahkan memerintahkan perusakan secara masif dan terorganisir," kata Hinca.
Hinca juga menyinggung isu perusakan baliho caleg DPR RI dari PDIP yang pelakunya merupakan kader Demokrat. Isu ini menurutnya hal yang dipaksakan dan mengada-ada serta menurutnya diciptakan hanya sebagai imbangan atas perusakan atribut partainya.
Demokrat juga menilai pihak Polres Pekanbaru mengecilkan laporan pihaknya dan telah dianggap selesai dengan ditangkapnya salah seorang pelaku. Dia juga mengkritisi adanya nuansa perubahan sikap dari Polri atas kasus ini.
"Semula PDIP tidak terlibat menjadi oknum PDIP terlibat. Dipaksakan dengan menambahkan bahwa kader Partai Demokrat juga terlibat," ujarnya.
Dengan sikap kepolisian ini menurutnya sebagai upaya memutus mata rantai untuk mengusut siapa dalang atau mastermind perusakan ini. Pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta kasus ini jangan dibesar-besarkan serta jangan melakukan polarisasi dan mengganggu proses Pemilu dan demokrasi menurut Hinca tidak mencerminkan fakta sesungguhnya.
"Juga tidak sesuai dengan informasi dan kesaksian yang didapatkan oleh Partai Demokrat," jelasnya.
"Partai Demokrat tidak bermaksud membesar-besarkan kasus ini, karena kasus ini memang serius dan besar. Justru jangan dikecil-kecilkan dan dianggap angin lalu," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pendeta Niko Njotorahardjo yakni pentingnya seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kekompakan di tengah perbedaan yang muncul.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaSementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaPengumuman hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca Selengkapnya