Kasus Annas Maamun, Demokrat Bandingkan SBY yang Tak Gunakan Grasi untuk Koruptor

Rabu, 27 November 2019 20:00 Reporter : Sania Mashabi
Kasus Annas Maamun, Demokrat Bandingkan SBY yang Tak Gunakan Grasi untuk Koruptor SBY sampaikan Pidato Kontemplasi. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan, Annas Maamun. Menurutnya pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden.

"Pemberian grasi itu hak absolutnya hak prerogatif presiden yang ditentukan dalam Undang-undang," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Benny tidak mau menilai apakah pemberian grasi itu sejalan dengan komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi atau tidak. Dia hanya menegaskan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, grasi pada terpidana korupsi tidak pernah diberikan.

"Zaman Pak SBY dulu waktu presiden, sejalan dengan komitmen berantas korupsi seingat saya tidak pernah memberikan grasi untuk napi korupsi, engga pernah, dengan alasan apapun," ungkapnya.

Tambahnya, SBY berjanji untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi. Maka dari itu, SBY tidak menggunakan haknya untuk memberikan grasi pada terpidana korupsi.

"Dia punya hak itu tapi dia tidak menggunakan hak itu secara negatif, tapi menggunakan itu secara positif," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan.

"Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Jokowi mengurangi masa pidana Annas dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara. Grasi tersebut berdasarkan keputusan presiden nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi. Grasi itu ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019.

Menurut data pada sistem database pemasyarakatan, Annas akan bebas awal 3 Oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini