Kapolri sebut demokrasi Indonesia mengarah ke liberal dan berbahaya
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal. Ini terlihat dari kebablasannya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
"Demokrasi kita lihat, mengarah pada liberal membuka kebebasan berserikat, berkumpul dan lainya, ada dampak dan efek negatifnya," tegas Kapolri Jenderal Tito saat memberikan sambutan dalam Safari Ramadhan di Pondok Pesantren (Ponpes) Radhlatul Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Selasa (6/6).
Dia menjelaskan, sesungguhnya sistem demokrasi yang dianut Indonesia sudah sangat baik. Kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan otoriter maupun oligarki penguasa. Dengan kata lain, rakyat ikut menentukan ke mana arah bangsa. Sistem demokrasi di Indonesia tengah diuji dengan beragam persoalan.
"Saya melihat di tengah situasi bangsa sekarang ini terima ujian lagi. Demokrasi memang positif karena demokrasi sistem pemerintahan kuat," ucapnya.
Ujian lain berupa adanya ideologi kekerasan dan munculnya isu primordialisme dan kesukuan. Dampak ini lahir akibat kebebasan berpendapat yang seolah tanpa batasan. Dikhawatirkan mengarah pada perpecahan bangsa.
"Makin besar kebebasan menyampaikan idelogi yang tidak tepat bawa bangsa ini kepada ideologi kekerasan, mengentalnya primordialisme, kesukuan," bebernya.
Tito mencontohkan, konflik di Lampung yang membuktikan masih kuatnya isu primordialisme, kesukuan dan agama yang rentan memecah belah rakyat. Tito juga menceritakan konflik di Tanjung Balai yang memecah belah bangsa dengan isu ras dan kesukuan.
"Primordialisme keagamaan juga kita lihat. Menyentuh pada hal-hal sensitif berbasis agama. Bahkan tidak hanya antar agama tapi intra agama. Kamu keturunan anu, kamu barat, kamu timur tengah," jelasnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini berpendapat, sesungguhnya persoalan ini semua sudah diantisipasi oleh pendiri negara dengan menancapkan dasar negara berupa empat pilar. Keempat pilar itu diantaranya terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika.
"Diucapkan tiga kata satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kita lihat UUD 1945 dan Pancasila jadi dasar kita dan Bhineka Tunggal Ika karena founding father kita mengerti bangsa kita bangsa unik," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Komitmen Dukung dan Amankan Pembangunan IKN: Kita Harap Mengubah Paradigma Jawasentris
Eks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaUnggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaKapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Makna Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya, Perlu Diketahui
Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca SelengkapnyaKapolri: Jika Pemilu Gagal, Bisa Terjadi Bencana Demografi dan Pembangunan Alami Kemunduran
Listyo mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak.
Baca SelengkapnyaKapolri dan Gubernur DIY Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Pemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKapolri soal Pembentukan Kortas Tipikor: Sudah Sampai di Meja Presiden
Kehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri Ajak Masyarakat Rekonsiliasi Usai Pemilu: Jangan Larut pada Perbedaan yang Bisa Buat Polarisasi
Imbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.
Baca Selengkapnya