Jubir Anies: Prabowo Tak Paham Produksi & Regulasi Ekspor Singkong, Pantas ‘Food Estate’ Gagal
Angga merasa tidak heran mengapa program ‘food estate’ yang dipegang Kementerian Pertahanan mangkrak
Angga merasa tidak heran mengapa program ‘food estate’ yang dipegang Kementerian Pertahanan mangkrak
Juru Bicara capres Anies Baswedan, Angga Putra Fidian menilai, Capres Prabowo Subianto tidak paham produksi dan regulasi ekspor singkong.
Oleh sebab itu, Angga merasa tidak heran mengapa program ‘food estate’ yang dipegang Kementerian Pertahanan, dengan singkong sebagai salah satu komoditas andalannya mangkrak.
“Ya pantas saja jika mangkrak atau gagal, padahal sebenarnya caranya mudah dan sederhana. Kalau penghasil ketela atau singkong mau ekspor ya izinnya diurusin, dinaikin standarnya dengan kemudahan sertifikasi, juga dibantu didaftarin produk-produknya sampai dibantu promosinya ke luar negeri,” kata Angga, Rabu (22/11).
Angga menanggapi potongan video Prabowo yang tidak nyambung saat ditanya warga tentang izin ekspor ketela di Malang.
Hal itu terjadi pada acara Diskusi Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023.
Angga mengatakan, setiap capres-cawapres pasti punya program yang serupa atau memiliki kesamaan dalam beberapa aspek.
Dengan program jemput bola perizinan dan sertifikasi serta insentif promosi merek-merek asal Indonesia.
“Dengan sistem proaktif atau jemput bola perizinan dan sertifikasi sekaligus pembatasan impor produk luar negeri, akan memudahkan promosi dan penguatan brand asal Indonesia di luar negeri. Hal ini sekaligus akan melindungi produk-produk asal Indonesia di pasar global,” terangnya.
Program-program itu, sambung Angga, merupakan bagian dari strategi industrialisasi pangan pasangan AMIN.
Selain sejumlah regulasi terkait izin, sertifikasi dan promosi produk lokal, Angga menyebutkan, juga ada program insentif finansial melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
“KUR dengan tingkat bunga rendah juga menjadi bagian dari strategi dan program keberpihakan pasangan AMIN pada pelaku usaha riil dan mikro masyarakat, termasuk petani singkong misalnya”, ujar Angga.
Dengan program dan strategi yang didasari niat serius dan realistis alias tidak muluk-muluk, lanjut Angga, pasti akan mampu mengubah pola pikir masyarakat.
Pelaku usaha mikro dan riil, sambungnya, akan lebih yakin dan percaya diri untuk meningkatkan produksi karena ada beragam kemudahan, dukungan dan perluasan regulasi.
“Pasti akan ada perubahan pola pikir di masyarakat. Optimis setiap skala produksi, singkong misalnya, pasti akan terserap pasar karena integrasi sektor dari setiap program tersebut. Dari sekadar proyek pemerintah seperti ‘food estate’, menjadi proyek mengentaskan persoalan para petani,” tutup Angga.
Sebelumnya, viral video seorang Ibu, warga Malang bertanya kepada Prabowo tentang regulasi ekspor ketela. Hal itu ditanyakan usai Prabowo menjelaskan tentang ekspor nikel.
“Bapak paparkan jawabannya seperti (ekspor) nikel, biji besi dan segala macamnya. Kalau di Malang mohon maaf, itu tidak ada. Yang ada ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya. Itu bisa saja diekspor, tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana regulasinya” kata seorang ibu peserta diskusi.
Prabowo pun menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan adanya kebutuhan sekolah, rumah sakit hingga aspal.
Jawabannya juga melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum.
Menurut Jubir Anies, seharusnya yang ditanam di Food Estate adalah beras, bukan singkong.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra mengkritik program food estate
Baca SelengkapnyaJuru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, ada yang aneh dengan jawaban Prabowo tersebut
Baca SelengkapnyaPDIP menyebut permasalahan food estate akan dibahas saat Rakernas nanti.
Baca SelengkapnyaDPR akan melihat fungsi pangawasan kementerian terkait mengenai program lumbung pangan itu.
Baca SelengkapnyaPDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Baca SelengkapnyaFood estate, proyek strategis Presiden Jokowi ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDirencanakan, lahan food estate seluas 45 hektare akan kembali panen pada September 2023.
Baca Selengkapnya