Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyesalkan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno tidak membuka komunikasi politik yang baik dengan MPR. Sehingga, Presiden Joko Widodo salah paham dengan wacana amandemen UUD 1945.
Basarah menegaskan, amandemen UUD 45 yang tengah dibahas MPR sebatas demi menghadirkan kembali haluan negara sesuai rekomendasi MPR periode sebelumnya.
Basarah menyalahkan kurangnya komunikasi Pratikno dengan fraksi MPR. Sehingga terjadi salah paham dinamika wacana yang berkembang di publik. Salah satunya terkait wacana penambahan satu periode presiden.
"Kalau koordinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpahaman kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).
Basarah meminta MPR diberikan waktu untuk bekerja lebih dahulu membahas wacana amandemen. Sehingga Presiden tidak langsung menilai tidak perlu adanya amandemen. Wakil Ketua MPR itu menilai fungsi koordinasi istana tidak efektif ditunjukkan Pratikno.
"Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden di lingkungan istana negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," tegasnya.
Dia mengaku tidak pernah ada MPR dan fraksi PDIP diundang membahas amandemen dengan Presiden Joko Widodo. Basarah bilang hal tersebut harusnya dilakukan untuk memberikan masukan kepada Jokowi.
"Ini terkait dengan masukan yang diberikan kepada presiden agar presiden mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi," kata dia.
"Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal soal tiga periode," sambung Basarah.
Sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan ditentang keras oleh Jokowi. Bahkan, Jokowi secara terang-terangan menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 Desember 2019.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sejak awal telah meminta amendemen UUD 1945 fokus pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Benar saja yang dikhawatirkan Jokowi, kini rencana amandemen melebar ke masalah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin pembahasan amandemen UUD 1945 tak dilanjutkan lagi, jika pada akhirnya muncul wacana penambahan masa jabatan presiden.
Belakangan, Partai NasDem disebut sebagai pengusul penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani.
"Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 November 2019.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKembali Diajak Kunker Presiden, AHY: Saya Salut Betul dengan Pak Jokowi, Selalu Luangkan Waktu Sapa Rakyat
Jokowi mengajak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya AHY.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaRespons Anies soal Jokowi Minta Jangan Teriak-teriak Curang
Anies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaRespons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaBuka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca Selengkapnya