Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg

Jumat, 6 Desember 2019 18:33 Reporter : Ahda Bayhaqi
Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg Rapim MPR bahas persiapan pelantikan Presidan dan Wapres. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyesalkan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno tidak membuka komunikasi politik yang baik dengan MPR. Sehingga, Presiden Joko Widodo salah paham dengan wacana amandemen UUD 1945.

Basarah menegaskan, amandemen UUD 45 yang tengah dibahas MPR sebatas demi menghadirkan kembali haluan negara sesuai rekomendasi MPR periode sebelumnya.

Basarah menyalahkan kurangnya komunikasi Pratikno dengan fraksi MPR. Sehingga terjadi salah paham dinamika wacana yang berkembang di publik. Salah satunya terkait wacana penambahan satu periode presiden.

"Kalau koordinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpahaman kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Basarah meminta MPR diberikan waktu untuk bekerja lebih dahulu membahas wacana amandemen. Sehingga Presiden tidak langsung menilai tidak perlu adanya amandemen. Wakil Ketua MPR itu menilai fungsi koordinasi istana tidak efektif ditunjukkan Pratikno.

"Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden di lingkungan istana negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," tegasnya.

Dia mengaku tidak pernah ada MPR dan fraksi PDIP diundang membahas amandemen dengan Presiden Joko Widodo. Basarah bilang hal tersebut harusnya dilakukan untuk memberikan masukan kepada Jokowi.

"Ini terkait dengan masukan yang diberikan kepada presiden agar presiden mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi," kata dia.

"Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal soal tiga periode," sambung Basarah.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan ditentang keras oleh Jokowi. Bahkan, Jokowi secara terang-terangan menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sejak awal telah meminta amendemen UUD 1945 fokus pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Benar saja yang dikhawatirkan Jokowi, kini rencana amandemen melebar ke masalah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin pembahasan amandemen UUD 1945 tak dilanjutkan lagi, jika pada akhirnya muncul wacana penambahan masa jabatan presiden.

Belakangan, Partai NasDem disebut sebagai pengusul penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

"Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 November 2019. [bal]

Baca juga:
PDIP Nilai Pernyataan Jokowi Soal Amandemen UUD Terlalu Emosional
Jokowi Diminta Waspadai Politisi Rabun Ayam dan Ikan Lele
Setuju Jokowi, NasDem Sebut Pembahasan Amandemen UUD Tak Perlu Saat Ini
Ma'ruf Amin: Amandemen UUD 1945 Hanya Sebatas GBHN Saja
MUI Setuju Amandemen UUD Terbatas, Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
JK: Presiden 3 Periode akan Memunculkan Pemerintahan Otoriter

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini