Jokowi Soal Jabatan Presiden Tiga Periode: Menampar Muka Saya

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Bahkan Jokowi menilai usulan tersebut menjerumuskan dirinya dan telah menampar dirinya.

"Hendak menampar muka saya," tegas Jokowi.

Berikut ini kekesalan Presiden Jokowi terkait usulan jabatan presiden dan wakil presiden jadi tiga periode:

Saya Produk Pemilihan Langsung

Presiden Jokowi mengatakan dirinya adalah salah satu produk pemilihan langsung yang dipilih rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945.

"Dan saya adalah salah satu produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi itu. Jika tak ada reformasi, saya dan banyak orang biasa lain tak akan menggapai impian menjadi bupati, walikota, gubernur, atau presiden," kata Jokowi dikutip dari akun instagram Jokowi.

Usulan itu Hendak Menjerumuskan Saya

Sementara itu Presiden Jokowi juga menyesalkan ada pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden ditambah jadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Hal tersebut membuat dirinya tertampar.

"Posisi saya jelas: saya tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Usulan itu justru hendak menjerumuskan saya. Hendak menampar muka saya," tegas Jokowi.

Tidak Perlu ada Amandemen

Karena menuai pro dan kontra terkait wacana amandemen UUD 1945, salah satu yang menjadi sorotan adalah usulan perubahan masa jabatan presiden. Menurut Jokowi tidak perlu, terlebih di tengah ketidakpastian global saat ini.

"Saya kira lebih baik tidak usah ada amandemen konstitusi. Kita konsentrasi saja melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Jokowi.

Usulan NasDem

Awal usulan penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode berasal dari Partai NasDem. Hal itu diungkap oleh pimpinan MPR Arsul Sani. Arsul tegas menolak wacana itu. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada NasDem.

"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).