Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri HUT ke-54 Partai Golongan Karya (Golkar). Saat memberikan sambutan, Jokowi mengingatkan para politikus agar terus mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat. Jokowi mengatakan, jangan sampai politikus mendekati rakyat saat menjelang pesta demokrasi saja.

"Jangan pas mau Pilpres, Pileg baru dekat-dekat dengan rakyat. Hati-hati masyarakat sekarang melihat itu," tutur Jokowi di Hall D2, Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

Calon Presiden petahana ini menekankan, politikus jangan hanya memaksa rakyat untuk menjadi pendengar. Melainkan politikus harus mendengarkan langsung keluhan, kebutuhan dan apa yang diinginkan rakyat.

Dia pun mengingatkan, politikus jangan hanya duduk di balik meja menunggu rakyat datang. "Melainkan kita harus turun ke tengah-tengah rakyat menemui mereka," sambungnya.

Jokowi mengatakan, politikus jangan hanya berdiri di depan rakyat. Politikus harus benar-benar duduk dan berkarya bersama rakyat.

"Kita harus menunjukkan karya dan kekaryaan kepada rakyat," tegasnya.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini mengingatkan, partai politik memiliki tantangan besar di masa mendatang. Yakni mengembalikkan kepercayaan rakyat.

Menurutnya, tidak mudah mengambalikkan kepercayaan rakyat jika politikus masih mengisi ruang-ruang publik dengan saling mencela, caci maki, menjelekkan, memfitnah, dan adu hoaks.

"Semua itu justru akan semakin memperlebar jarak antara rakyat dengan parpol. Hati-hati karena itu kita harus menjaga betul kepercayaan rakyat yang ada," pesannya.

Dalam acara HUT ke 54 Golkar ini, nampak hadir Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum PKPI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.

Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.