JK sebut dualisme PPP tak pengaruhi pelaksanaan pilkada serentak
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yakin pilkada serentak akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Meskipun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengakomodir pencalonan kepala daerah dengan dua berkas kepengurusan.
"(Sikap PPP akan ganggu Pilkada) Tidak. Sudah awal bicara dengan Romy (Romahurmuziy) untuk beberapa opsi," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
JK mengatakan, masih ada waktu empat hari sebelum batas akhir pengajuan calon kepala daerah. Waktu ini bisa dimanfaatkan PPP untuk mendapatkan solusi.
Meski demikian, JK menyayangkan sikap PPP yang menolak pencalonan kepala daerah dengan dua berkas, sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat 2 sampai 10 PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Bahkan, yang terjadi mengajukan uji materi terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).
"Tidak mungkin itu (MA) ada keputusannya sampai tanggal 28 Juli 2015. Maka sedang dibicarakan (opsi lain)," ujar JK.
Sebelumnya, DPD PPP kubu Romy melayangkan somasi kepada Komisioner KPU, terkait PKPU yang mengakomodir partai yang bersengketa dalam Pilkada dengan pendaftaran melalui dua berkas.
Ketua DPD PPP, Surakarta Arif Sahudi mengatakan somasi dilayangkan karena PKPU tersebut dianggap menabrak UU Parpol, UU Tata Usaha Negara, Asas-asas umum pemerintah yang baik, dan Asas praduga Rechtmatig.
Selain itu, Arif juga mengatakan telah mengajukan uji materi PKPU tersebut ke MA. Meskipun, somasi ataupun uji materi tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Romy.
Sementara itu, pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian telah menyepakati penyelenggaraan pilkada serentak akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2015.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berharap semua partai politik (parpol) bisa turut serta dalam pelaksanaannya.
Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti akan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.
Baca SelengkapnyaSaat ini, partai-partai politik sedang membuka pendaftaran tokoh-tokoh yang ingin maju di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnya