JK Minta Golkar Akhiri Kebiasaan Lama, Lahirkan Parpol Baru Usai Munas

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Golkar seharusnya bisa meraup suara lebih dari 40 persen di Pemilu. Sayang, Golkar selalu terpecah usai penyelenggaraan munas. Mereka yang kecewa membentuk partai baru. JK pun meminta, agar kebiasaan lama tersebut dapat diakhiri.

"Kita harus mengakhiri kebiasaan lama apabila tidak puas di Golkar maka bikin lagi partai yang lain, baru. Kalau semua partai itu digabung jadi satu saya kira Golkar akan mencapai 40 persen suara," kata JK.

Diketahui, hampir setiap pagelaran munas, Golkar selalu melahirkan partai baru. PKPI, NasDem, Gerindra, Hanura dan Berkarya misalnya.

Sehingga sebenarnya, kata JK, kekuatan dan kecintaan orang dengan suatu partai nasional yang mempunyai jalan tengah yang baik. Ataupun, kata dia, memiliki status politik yang baik jadi harapan masyarakat.

"Karena itulah harapan kita pada masa yang akan datang akan tetap menjadi bersatu hanyalah dengan cara demokratis orang tidak akan puas kalau tidak menang apabila betul suatu organisasi suatu partai dijalankan secara demokratis, intinya adalah bagaimana mengelola partai dengan demokratis," lanjut JK.

Beberapa kader partai Golkar belakangan juga memutuskan untuk pindah haluan. Mulai dari Arsyad Kasmar yang sebelumnya jadi kader Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pindah ke Partai Berkarya.

Disusul Achmad Goesra kini jadi Ketua Harian DPP Partai Berkarya, kemudian Hariati pernah calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2014 dari Daerah Pemilihan Jambi, serta tokoh senior Golkar Priyo Budi Santoso memutuskan pindah ke Berkarya.

Seperti diketahui, perang urat saraf antara kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Airlangga Hartarto tengah berlangsung jelang Munas Golkar Desember 2019. Keduanya berniat bertarung memperebutkan kursi ketua umum Golkar.

Bamsoet sempat menuding, Airlangga banyak memecat pengurus yang mendukungnya di Munas. Banyak pimpinan DPD Golkar daerah dijabat oleh Plt. Namun Airlangga membantah. Menurut dia, soal pemecatan urusan pengurus daerah.