Janggal Upaya PDIP Inginkan Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Kamis, 16 Januari 2020 20:05 Reporter : Merdeka
Janggal Upaya PDIP Inginkan Harun Masiku Jadi Anggota DPR Megawati di Penutupan Rakernas PDI Perjuangan. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Putusan Mahkamah Agung RI No: 57P/HUM/2019 awal mula terseretnya PDIP masuk ke lingkaran dugaan korupsi mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. PDIP mengajukan gugatan Pasal 54 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Intinya, PDIP ingin penentuan suara Caleg terpilih yang meninggal dunia merupakan hak partai, bukan berdasarkan suara terbanyak. Gugatan inipun dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz melihat kejanggalan dalam upaya yang ditempuh PDIP memperjuangkan Harun Masiku. Terlebih, PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU mengabulkan permohonannya.

"Sehingga aneh ketika PDIP mengajukan fatwa dan MA malah memberikannya," ungkap Donal, Jakarta, Kamis (16/1).

1 dari 4 halaman

Menurut Donal, fatwa MA hanya bisa diajukan oleh lembaga negara. Bukan perseorangan maupun pihak swasta. Pernyataan Donal bukan tanpa alasan. Dia merujuk pada UU MA.

"Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA disebutkan, 'MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain'," jelasnya.

Dengan demikian, Donal melihat, MA seharusnya tidak bisa memberikan fatwa yang diminta oleh PDIP. Namun kenyataannya, MA mengeluarkan fatwa tersebut, meskipun dalam pleno KPU, upaya itu ditolak. KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah almarhum Nazaruddin Kiemas di Dapil Sumsel I.

"Jika mengacu kepada pasal ini, sesungguhnya PDIP enggak bisa meminta fatwa kepada MA. Karena fatwa hanya bisa dilakukan lembaga negara," lanjut Donal menjelaskan.

"Ini bertentangan dengan ketentuan dan praktik yang terjadi selama ini," jelas Donal.

2 dari 4 halaman

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar punya pandangan yang berbeda. Dia menilai, MA boleh saja mengeluarkan fatwa.

"Boleh siapapun meminta fatwa kepada MA untuk memperjelas tafsir suatu aturan yang belum jelas," kata Abdul Fickar Hadjar.

Dia justru lebih menekan pada kejanggalan perilaku PDIP yang menjadikan judicial review Putusan MA sebagai dasar hukum untuk meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota dewan.

"Padahal ada UU MD3 yang menentukan bahwa PAW itu jatuh pada suara terbanyak di bawahnya," terangnya.

PDIP mengakui mengajukan nama Harun Masiku untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas. Hal itu berdasarkan putusan MA. Harun dinilai kapabel untuk menjadi seorang anggota DPR.

Namun, PDIP keberatan apabila upaya pergantian Harun terhadap Nazaruddin adalah proses Pergantian Antarwaktu (PAW).

"Yang benar adalah pengajuan penetapan calon terpilih setelah wafatnya Caleg atas nama Nazaruddin Kiemas," kata Koordinator Tim Pengacara DPP PDIP, Teguh Samudera dalam Konpers di DPP PDIP, Rabu (15/1).

3 dari 4 halaman

Menurut Teguh, seharusnya penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI adalah hal biasa alias sederhana dilakukan oleh partai politik.

"Yakni sebagai bagian dari kedaulatan Parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan," kata Teguh.

Dia pun merasa aneh, KPU menolak upaya yang dilakukan oleh PDIP. Padahal, pijakan hukum PDIP jelas, yakni putusan MA No: 57P/HUM/2019.

Teguh menjelaskan, setelah ada putusan MA terkait hasil judicial review Peraturan KPU yang mengabulkan permohonan PDIP, maka pimpinan partai meminta agar KPU mengabulkan permohonan dan melaksanakannya.

"Yakni memasukkan suara yang diperoleh Alm. Nazaruddin Kiemas ke perolehan suara calon nomor urut 5, Harun Masiku. Dengan itu, seharusnya KPU menetapkan Harun sebagai peraih suara terbesar di dapil dimaksud," katanya.

4 dari 4 halaman

Namun, Teguh menyebut KPU menafsirkan lain dan menyatakan tidak bisa melaksanakan keputusan MA. Sehingga PDIP kembali meminta MA untuk mengeluarkan fatwa tentang makna sebenarnya putusan itu secara hukum yuridis.

Dikeluarkan fatwa, dan oleh PDIP diminta lagi kepada KPU untuk melaksanakannya. Semuanya dalam konteks pengajuan penetapan calon terpilih, bukan PAW.

"Sudah dilandasi atau dikuatkan dengan fatwa, KPU lagi-lagi menolaknya, itu yang terjadi seperti itu," kata Teguh.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com [rnd]

Baca juga:
Tim Hukum PDIP Klaim Tahu Keberadaan Harun Masiku di Luar Negeri dari Media
Tertahan di Resepsionis, Tim Hukum PDIP Tak Bisa Bertemu dengan Dewas KPK
Tim Hukum PDIP Nilai Ada Oknum di KPK yang Merusak Citra Institusi
Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pengawas KPK
Masinton Kaget Ada Orang Misterius Kasih Map Berisi Sprinlidik KPK
Ketua Tim Hukum: PDIP Dapat Pukulan Keras, Tapi Tanpa Data

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini