Jagoan di Pilgub Sumut bubar, Golkar semestinya pede usung kader

Merdeka.com - Pasangan yang sudah diusung Partai Golkar pada Pilgub Sumut 2018 hampir dipastikan berpisah, menyusul mundurnya Ngogesa Sitepu dari posisi bakal calon Wakil Gubernur, meninggalkan Tengku Erry Nuradi sebagai bakal calon Gubernur. Namun pecah kongsi ini sudah diperkirakan sejak jauh hari.

"Mereka ibarat pasangan yang berpisah sebelum menikah. Indikasinya sudah terlihat sebelum pasangan ditetapkan Partai Golkar," kata Arifin Saleh Siregar, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kamis (16/11).

Menurut Arifin, komunikasi politik antara T Erry dengan Ngogesa tersumbat sejak jauh hari. DPD Partai Golkar yang dipimpin Ngogesa pun dinilai tidak all out mengangkat pasangan ini. Apalagi sebelum DPP Partai Golkar memasangkan keduanya, Ngogesa berhasrat menduduki kursi gubernur. Target Bupati Langkat ini bukan untuk menjadi orang nomor dua.

Sosialisasi yang ditampilkan ke publik selama ini juga tidak menunjukkan komitmen kuat keduanya untuk bersatu. Baliho-baliho dan sarana komunikasi lainnya tidak menggambarkan keduanya berpasangan, melainkan sendiri-sendiri.

"Pada deklarasi yang dilakukan Partai NasDem, Minggu (8/11) kemarin, pun menunjukkan belum ada komitmen kuat, karena yang dideklarasikan hanya T Erry sebagai balon gubernur, tanpa Ngogesa. Seharusnya sebagai Ketua NasDem Sumut, T Erry dapat mengomunikasikan hal itu kepada Surya Paloh, agar pasangan yang dideklarasikan," jelas Arifin.

Dengan mundurnya Ngogesa, lanjut Arifin, Partai Golkar seyogianya dapat merevisi dukungan. Sebagai partai pemenang Pemilu di Sumut, mereka seharusnya lebih percaya diri dengan mengusung kader sendiri atau sosok lain sebagai calon gubernur.

"Kalau mereka mengusung kader partai lain itu adalah aib bagi Golkar," tegas Arifin.

Elektabilitas yang selama ini jadi alasan pengurus Partai Golkar, menurut Arifin, bukanlah hal mutlak. Masih ada waktu mengangkat sosok yang diusung.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution menyatakan partainya masih mendukung T Erry meskipun Ngogesa, yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar, mundur dari bakal calon wakil gubernur. Dukungan mereka masih mengacu pada surat R-452/GOLKAR/VIII/2017 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham bertanggal 21 Agustus 2017.

Namun Arifin meyakini dukungan itu masih dapat berubah. "Situasi Setya Novanto di Jakarta pasti akan berpengaruh dengan pencalonan pada pilkada, termasuk di Sumut," sebut Arifin.

Bukan hanya Partai Golkar, menurut Arifin, PDIP pun seharusnya bisa lebih percaya diri menyusul mundurnya Ngogesa. Mereka seharusnya 'mendapat angin' dan dapat mengusung mengusung kader sendiri, meskipun beredar kabar partai banteng moncong putih justru akan memasangkan T Erry dengan kader sendiri.

"Seharusnya mereka juga jadi percaya diri sebagai pemenang kedua pada Pemilu, bukannya mengusung kader dari partai lain," jelas Arifin.

Intinya, mundurnya Ngogesa dipastikan mengubah peta politik di Sumut. Partai-partai dapat menyusun kembali rencana koalisinya.

Pada Pilgub Sumut 2018, tidak ada satu parpol pun yang berhak sendirian mengusung pasangan calon, karena memang tidak ada yang mendapat 20 kursi atau 20 persen suara pada Pileg 2014. Partai Golkar yang mendapat suara terbanyak pun hanya mendapatkan 17 kursi di DPRD Sumut. Posisi kedua ditempati PDIP Sumut dengan 16 kursi. Lalu, Partai Demokrat 14 kursi, Partai Gerindra 13 kursi, Partai Hanura 10 kursi, PKS 9 kursi, NasDem 5 kursi, PPP 4 kursi, PKB 3 kursi dan PKPI 3 kursi.

Sementara untuk calon independen, KPU Sumut menetapkan angka 764.578 dukungan yang harus tersebar setidaknya pada 17 kabupaten/kota se-Sumut, sebagai syarat jumlah dukungan minimal. Jumlah itu 7,5 persen dari DPT pemilu atau pemilihan terakhir sebesar 10.194.368 jiwa.