Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan politik uang di ajang Pilkada maupun Pemilu menjadi masalah klasik yang selalu muncul. Politik uang ini sulit diatasi salah satunya karena kendala regulasi.

Menurutnya, penerima politik uang yang ingin melaporkan ke pengawas Pemilu dapat terkena sanksi atau bisa dijadikan tersangka. Hal ini kemudian yang menyebabkan praktik ini sulit dideteksi.

"Catatan kami tentang money politics selalu jadi perbincangan tapi buktinya tak banyak. Ada kesepakatan bersama bahwa hal itu biasa. Ini jadi problem," jelasnya dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (24/6).

Jika penerima yang kemudian berniat melaporkan bisa dijadikan tersangka, maka tak akan ada yang melaporkan praktik politik uang ini. "Ini persoalan regulasinya. Orang yang menerima tapi mau melaporkan juga bisa dikenai sebagai orang-orang tertuduh. Gimana kita mau laporkan?," kata dia.

Menurutnya jika ingin memberantas politik uang, pasal itu tak bisa jadi rujukan. "Itu melemahkan orang yang punya niat bagus tapi pemahaman hukumnya bisa jadi catatan yang tak bisa dijadikan rujukan hukum untuk memperbaiki proses pemilihan," ujarnya.

Jumlah penyelenggara atau pengawas Pemilu yang tak sesuai dengan jumlah tim sukses kandidat calon juga menjadi peluang maraknya politik uang yang akan menjadi semakin sulit dideteksi. Karena banyak paslon yang memanipulasi jumlah timsesnya. Jumlah yang didaftarkan ke KPU tak sesuai dengan yang bekerja di lapangan.

"Ini akan memperlebar politik uang susah diatasi," ujarnya.

Sunanto juga memberikan catatan perihal pergantian komisioner Bawaslu dan KPU di beberapa daerah yang dilakulan jelang Pilkada. Saat ini menurutnya masa-masa kritis namun kemudian ada penggantian komisioner. Ia mencontohkan di Jawa Barat, beberapa anggota Panwaslu baru akan dilantik tanggal 26 Juni ini sedangkan Pilkada akan berlangsung 27 Juni. Hal ini akan mempengaruhi konsolidasi antar penyelenggara.

"Konsolidasi ke pengawas terbangun lama dan kebijakan bisa saja berubah. Itu saya kira jadi tantangan bagi penyelenggara yang baru. Dan beberapa Kabupaten ada yang sekarang dilantik dan 27 Juni harus melaksanakan Pilkada dengan ketentuan dan komposisi yang baru. Bahkan ada yang dikurangi komposisinya dari lima (komisoner) jadi tiga. Dan itu saya kira akan memberatkan dan mengubah konsentrasi penyelenggara," papar Sunanto.

JPPR juga menyorot soal dana kampanye yang belum terlalu menjadi perhatian publik. Dana kampanye juga belum menjadi salah satu referensi pemilih dalam menentukan paslon yang akan dipilih. Padahal kejujuran paslon dapat dilihat melalui transparansinya dalam melaporkan dana kampanye. Karena itulah dana kampanye penting menjadi sorotan publik.