Ini alasan PPP kubu Djan Faridz tak bisa beri sanksi Lulung

Merdeka.com - Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menyebut partainya tak bisa memberikan sanksi kepada Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana yang ogah menyetujui keputusan partainya mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017. Dimyati beralasan Kubu Djan Faridz yang tak memiliki legal standing menjadi ganjalan untuk menjatuhkan sanksi bagi politisi yang kerap disapa Lulung tersebut.

"Sanksi itu sulit diterapkan karena di sana ada legal standing, di sini ada legal standing," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10).

Dimyati menjelaskan padahal kubu Djan Faridz telah menerapkan kontrak politik yang berisi setiap kader harus berkomitmen mendukung Ahok dan Djarot di Pilkada DKI 2017.

Namun, partainya tak memiliki legal standing karena hanya berpegang pada putusan MA dan tak memiliki SK Kepengurusan yang sah dari Menkum HAM.

"Kita punya pengurus, punya cabang dan punya kader-kader itu digerakan oleh DPP, tapi sanksi itu sulit diterapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Lulung menegaskan tak takut dipecat oleh partainya karena berbeda sikap ihwal dalam dukungan di Pilkada DKI tahun 2017. Pria yang kerap disapa Lulung ini menjadi pendukung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni setelah tak setuju dengan sikap Ketua Umum Djan Faridz yang membawa PPP hasil Muktamar Jakarta menjadi pendukung petahana Ahok dan Djarot.

"Saya siap diberikan sanksi, dipecat pun siap. Demi Agus-Sylvi," kata Lulung di Ji Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10).

Lulung menjelaskan keputusannya mendukung Agus dan Sylvi telah melalui pertimbangan yang matang. Dia menilai sosok Agus dan Sylvi memenuhi kriteria untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Karena saya yakin Agus-Sylvi akan jadi Gubernur DKI karena Jakarta multi urban, multi etnis. Kita akan berikan keyakinan pada masyarakat bahwa Jakarta butuh Gubernur baru yang bersih," ujarnya.