Iklan Infrastruktur di Bioskop Dibahas di MK, Ini Jawaban Kubu Jokowi

Jumat, 14 Juni 2019 21:05 Reporter : Sania Mashabi
Iklan Infrastruktur di Bioskop Dibahas di MK, Ini Jawaban Kubu Jokowi Tubagus Ace Hasan Syadzily. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyinggung penayangan iklan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Bioskop dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menganggap iklan itu sebagai bentuk kampanye pilpres.

Hal itu langsung menuai respon dari Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily. Iklan tersebut adalah bentuk transparansi pemerintah terhadap rakyat.

"Azas pemerintahan yang demokratis itu salah satunya mengedepankan aspek transparansi dan keterbukaan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi seharusnya disampaikan kepada masyarakat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6).

Ace menjelaskan, iklan itu ditayangkan sebelum masa kampanye. Iklan tersebut, juga dinilai tidak memenuhi unsur kampanye.

"Itu hanya menyampaikan program-program pemerintah kecuali di dalam iklan layanan masyarakat itu, ada unsur kampanye seperti yang di persyarat kan menurut UU misalnya citra diri ada identitas dari misalnya pasangan 01, pilih 01, pilih Jokowi-Ma'ruf," ungkapnya.

Menurut Politikus Partai Golkar ini, sudah seharusnya pemerintah menyampaikan keberhasilan pemerintah. Sehingga masyarakat tahu sejauh mana pembangunan pemerintah.

"Jadi menurut saya ya justru seharusnya pemerintah itu menyampaikan keberhasilan yang telah dilakukan dari program-program yang dicanangkannya. Masak pemerintah enggak boleh menyampaikan capaian keberhasilan, kan enggak logis namanya," ucapnya.

Sebelumnya, BPN juga menyinggung soal iklan infrastruktur Jokowi yang sempat ditayangkan di bioskop dalam sidang sengketa Pilpres MK. Iklan tersebut dapat saja dianggap sebagai sosialisasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun tim Prabowo melihat itu sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan petahana.

"Kemenkominfo harus menggunakan anggaran negara untuk mengupayakan klaim pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Dengan mendukung objekif dan jernih, kita bisa membahas hal ini sesuai kampanye yang dilakukan oleh presiden petahana Jokowi, lagi-lagi dengan menyalahgunakan birokrasi dan transportasi. Strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi," kata Bambang Widjojanto. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini