Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
ganjar pranowo dan mahfud md
Menurut dia, pertemuan Presiden Jokowi dengan Pj Gubernur sangat kontradiktif dengan insiden pencopotan baliho
Hasto PDIP Ungkap Pertemuan Jokowi dan Pj Gubernur Sebelum Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali. Menurut dia, pertemuan Presiden Jokowi dengan Pj Gubernur sangat kontradiktif dengan insiden pencopotan baliho di Bali.
- Daftar 10 Pj Gubernur yang Ditunjuk Jokowi, Nana Sudjana Pimpin Jawa Tengah
- Presiden Jokowi Setujui Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar
- Baliho Ganjar Dicopot jelang Jokowi Datang, PDIP Ngamuk: Bali Sarang Banteng, Jangan Diganggu!
- Kata Hasto soal Senyum Jokowi Ditanya PDIP Merasa Ditinggalkan: Bagus Presiden Bisa Tertawa
- Hasto PDIP Ungkap Tujuan Ketua TKN Prabowo-Gibran Temui Megawati Hanya 5 Menit
- Viral Bocah Terjatuh di Celah Peron KRL Stasiun Manggarai, Begini Kondisi Korban
"Sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Hasto, saat diwawancarai di High End, Jakarta, Rabu (1/11).
"Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi apa yang terjadi dengan kehadiran dengan Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," sambungnya.
Namun, dia menyebut berbagai respons dari publik atas insiden pencopotan tersebut sangat menunjukan bahwa abuse of power tidak bisa digunakan dalam iklim demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud semestinya tidak terjadi agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara damai, jujur, dan adil.
"Sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya itu muncul suatu gerakan pemilu jujur dan adil. Apa yang dilakukan oleh Prof Nurcholis amajid yang saat itu membantu komite pemilu independent, ini kembali disuarakan oleh para aktivis dan menurut kami suatu yang sangat baik untuk dilakukan,"
imbuh Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan 197 penjabat (pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (30/10). Mereka yang dipanggil Presiden terdiri dari pj gubernur, pj bupati dan pj wali kota.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden akan memberikan arahan kepada para pj kepala daerah dalam pertemuan tersebut.
"Pengarahan Pak Presiden semua Pj, 197 (orang)," ujar Heru di Istana Kepresidenan.
"Mungkin pengarahan menjelang pemilu," imbuh dia.
