Merdeka.com - Partai Golkar menyindir keseriusan empat partai pengusung hak angket pengangkatan kembali Basuki T Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir melihat empat partai pengusung itu tidak lagi semangat memperjuangkan angket 'Ahok Gate'.

"Ya tanya sama pengusung. Pengusungnya kelihatannya enggak bersemangat lagi," kata Kahar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (10/3).

Kahar menyebut partainya tetap konsisten menolak usulan angket. Adapun enam partai tergabung dalam fraksi pemerintah juga diklaim tetap solid menolak angket dari empat partai. "Ya solid lah," tegasnya.

Fraksi partai pemerintah dan empat partai pengusung angket terlibat saling interupsi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (23/2) lalu. Interupsi di awali dari Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate.

Jhonny menyarankan agar usulan hak angket dicabut. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas dan suasana politik yang kondusif jelang tahap putaran kedua Pilkada Serentak 2017.

"Proses terhadap Basuki Tjahaja Purnama masih berlangsung. ‎Demi menyangga hak yang luar biasa yang dimiliki dewan ini, sekali lagi kami ingin membangun suasana politik yang demokratis, dan melaksanakan tugas yang masih banyak," terangnya.

Selain itu, proses hukum kasus penistaan agama yang menyeret Ahok masih berjalan. Menurutnya, Ahok tidak bisa diberhentikan karena tuntutan yang diberikan Jaksa masih dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Oleh karenanya, keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menunggu tuntutan tunggal atas kasus Ahok dinilai tepat.

"Mengingat dakwaan yang sedang berlangsung, penggunaan pasal dalam dakwaan tersebut belum ada dakwaan tunggal," tegas Jhonny.

Pernyataan Jhonny dibantah oleh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ‎Refrizal. Refrizal menegaskan pihaknya menduga Presiden Joko Widodo telah melanggar pasal 83 ayat 1, 2, 3 UU tentang Pemerintah Daerah dengan mengangkat Ahok. Alasan ini lah membuat empat partai memutuskan menggunakan angket kepada Presiden.

"Presiden harus mengambil sikap untul menonaktifkan terdakwa penista agama Basuki T Purnama atau Ahok. Tidak perlu menunggu putusan, tidak ada bahasa di UU, baca di pasal 2 dan 3," tegasnya.

PKS bersedia mencabut hak angket dengan syarat Jokowi mencopot Ahok malam ini. "Malam ini nonaktifkan saja, maka hak angket dibatalkan nonaktifkan Ahok, maka saya legowo menarik diri dari hak angket ini," ujar Refrizal.